TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkap aduan terkait masalah pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kepada pihaknya meningkat pada tahun ini atau 2020. 

Terkait hal itu, anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira mengatakan masalah pelaksanaan PPDB memang memiliki kecenderungan meningkat. 

Menurutnya ini terjadi karena banyak orang tua siswa dan siswa tersebut berlomba memasuki sekolah favorit. 

"Kekisruhan PPDB ini memang cenderung dari tahun ke tahun meningkat, apalagi ditambah dengan PPDB di tengah pandemi ini. Persoalan ini terjadi akibat para siswa dan ortu murid berlomba-lomba mencari sekolah favorit. Sehingga terjadi penumpukan di sekolah-sekolah negeri favorit," ujar Andreas, ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (5/8/2020). 

Selain itu, Andreas menilai semakin kisruhnya PPDB tersebut terjadi karena pembagian zona di beberapa daerah yang tidak tertata dengan baik, termasuk DKI Jakarta. 

Baca: KPAI: 89 Persen Aduan PPDB 2020 Berasal dari DKI Jakarta

Menurutnya apabila hendak membenahi permasalahan PPDB dalam jangka panjang, pemerintah seharusnya perlu menutupi gap ketimpangan antara sekolah negeri dan swasta, baik dari segi kualitas maupun biaya. 

"Harus ada perhatian, subsidi lebih bagi sekolah swasta untuk meningkatkan mutu dan menekan biaya pendidikan swasta," kata dia. 

"Pemerintah juga tidak perlu membangun sekolah negeri di daerah yang sudah ada sekolah swasta yang mampu menampung siswa. Karena yang terjadi selama ini, orang berlomba ke sekolah negeri, sementara di sekolah swasta kekurangan siswa," tandasnya. 

Sebelumnya diberitakan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima sejumlah aduan terkait masalah pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahun ini. 

Komisioner KPAI bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan aduan terkait masalah PPDB kepada KPAI paling banyak diterima pada tahun ini. 

"Memang terjadi peningkatan, karena tahun lalu kami menerima 95 pengaduan dari 37 wilayah. Kali ini kami menerima pengaduan memang jumlahnya meningkat tajam yaitu 224 pengaduan dibanding tahun lalu," kata Retno dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Rabu (5/8/2020). 

Pengaduan paling banyak terjadi di Provinsi DKI Jakarta yakni sebanyak 200 kasus. Sementara daerah lain hanya 24 kasus.

"PPDB 2020 ini pengaduan memang berasal dari DKI Jakarta yaitu sebanyak 200 pengaduan. Kalau dipersentase mencapai 89 persen dan 24 kasus atau 11 persen nya memang berasal dari luar Jakarta," ungkap Retno. 

Di Provinsi Jawa Timur terdapat tiga kasus yakni di Kabupaten Sidoarjo, Pasuruan, dan kota Malang. Lalu satu aduan Banten yakni di Kota Tangerang serta Jawa Barat dengan delapan kasus (Kota Bekasi 5 aduan, Kota Bogor 2 aduan, dan satu aduan di Kota Bandung. 

Selain itu terdapat aduan dari Semarang, Jawa Tengah sebanyak dua kasus, Pekanbaru dua kasus. Lalu Medan di Sumatera Utara, Kota Padang di Sumatera Barat dan Kabupaten Buleleng di Bali serta kota Makassar di Sulawesi Selatan masing-masing satu kasus. 

Berdasarkan jenjang, tingkat sekolah dasar (SD) sebanyak 4 kasus, sekolah menengah pertama (SMP) 72 kasus, dan sekolah menengah atas (SMA) 148 kasus.