TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Legislator Partai Keadilan Sejahtera Ledia Hanifa Amaliah mengkritik rencana pemerintah untuk memberikan santunan kepada karyawan swasta dengan gaji dibawah Rp5 juta per bulan.

Ledia mengatakan seharusnya pemerintah fokus membantu para guru honorer yang gajinya dibawah Rp500 ribu dibandingkan para karyawan swasta. 

"Mestinya pemerintah menyisir dari bawah. Yang juga belum dijawab oleh pemerintah adalah bantuan bagi guru honorer. Gaji mereka bukan dibawah Rp5 juta, malah dibawah Rp500 ribu," ujar Ledia, ketika dihubungi Tribunnews.com, Jumat (7/8/2020).

Alasan Ledia mengkritik pemberian bantuan bagi karyawan swasta tak lepas dari fakta bahwa mereka memiliki penghasilan tetap meski pandemi berlangsung. 

Baca: Pemerintah Targetkan Subsidi Gaji Pekerja Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Cair Mulai September

"Karyawan swasta bergaji dibawah Rp5 juta selama ini memiliki penghasilan tetap. (Tetapi) Para guru honorer tanpa pandemik pun penghasilannya tetap rata-rata maksimal Rp 700 ribu per bulan. Jauh kan bedanya?" tegas Ledia. 

Anggota Komisi X DPR RI tersebut menilai skema bantuan yang diberikan pemerintah di masa pandemi Covid-19 seharusnya dipikirkan dengan tepat dan benar. 

Menurutnya pemerintah harus memiliki data tentang masyarakat terdampak, termasuk dengan besaran dampak yang dirasakan masyarakat tersebut. 

"Kan sudah punya Rp900-an triliun, pastikan (bantuan) tepat sasaran. Presiden mestinya mendetilkan dengan para menterinya agar refocusing anggarannya tepat sasaran atau tidak," tandasnya. 

Diberitakan sebelumnya, pemerintah tengah fokus meningkatkan penyerapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Berbagai rencana tengah digodok, guna menggenjot kembali roda perekonomian nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, satu di antara beberapa rencana yang akan dilakukan guna mempercepat penyerapan anggaran PEN adalah pemberian santunan bagi para pegawai yang bekerja di sektor swasta.

Rencananya, pemerintah akan memberikan santunan kepada pegawai swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.

"Pemerintah sedang kaji untuk menyiapkan pemberian bantuan gaji kepada 13 juta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp 5 juta," kata Sri Mulyani, dalam konferensi pers virtual, Rabu (5/8/2020).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, untuk merealisasikan rencana tersebut, anggaran belanja yang dibutuhkan akan mencapai Rp 31,2 triliun.