Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Hoaks yang Terus Muncul Bikin Satgas Penanganan Covid-19 Kewalahan 

Doni menegaskan dengan anggaran yang terbatas, pihaknya kesulitan untuk meluruskan info yang salah meski Satgas Covid-19 memiliki bidang tersendiri

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Hoaks yang Terus Muncul Bikin Satgas Penanganan Covid-19 Kewalahan 
Humas Pemprov Jabar
Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo saat memberikan keterangan di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (6/8/2020).(Humas Pemprov Jabar) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berita hoaks yang terus bermunculan dan beredar di masyarakat terkait bidang kesehatan, terutama Covid-19 ternyata membuat Satgas Penanganan Covid-19 kewalahan. 

Hal ini diungkapkan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (27/8/2020). 

"Selama ini kita rasakan kita kewalahan mengadapi berita yang tidak sesuai dengan kondisi nyata," ujar Doni, di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020). 

Doni menegaskan dengan anggaran yang terbatas, pihaknya kesulitan untuk meluruskan info yang salah meski Satgas Covid-19 memiliki bidang tersendiri yakni komunikasi publik. 

Baca: Update Dugaan Hoaks Klaim Obat Covid-19, Anji Bakal Diperiksa Lagi, Begini Penjelasan Polisi

Oleh karenanya, dia mengharapkan adanya kerjasama dengan media mainstream demi menghalau hoaks semakin berkembang dan beredar di masyarakat. 

"Kita belum ada anggaran untuk kerja sama dengan media mainstream. Diharapkan dengan komunikasi publik ini bisa lebih optimal, termasuk ada permintaan untuk ikut sertakan sejumlah wartawan," jelasnya. 

Doni sendiri mengakui sudah menemui Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) demi mendukung langkah tersebut.

BERITA REKOMENDASI

Hanya saja, dia tak ingin media mainstream dan publik salah sangka bahwa ini adalah upaya pemerintah membatasi upaya gerak wartawan. 

"Kami sudah bertemu dari PWI. Ini bukan bukan berarti pemerintah ingin membatasi ruang gerak wartawan, tapi agar untuk memaksimalkan perubahan perilaku," tandasnya. 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas