Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta menyoroti pertambahan kasus positif yang menembus jumlah rekor harian di Indonesia. Seperti pada Sabtu (29/8) lalu dengan angka 3.308 kasus per harinya.

Sukamta menilai hal tersebut terjadi karena hingga saat ini belum diketahui kapan puncak kurva penyebaran virus akan terjadi. Sementara kapasitas pengujian pun masih terbatas karena kendala SDM dan peralatan.

"Para ahli epidemiologi kesulitan memprediksi puncak dan akhir dari penyebaran Covid-19 di Indonesia. Ada yang menyebut jika penanganan Covid-19 masih lambat seperti saat ini, puncaknya baru akan terjadi pada awal semester 2021," ujar Sukamta, kepada Tribunnews.com, Selasa (1/9/2020).

Baca: AKSES www.pln.co.id Klaim Token Listrik Gratis Bulan September 2020, Stimulus Covid atau Chat WA

Masyarakat sendiri dilihat Sukamta sudah mulai beraktivitas seperti biasa karena tuntutan ekonomi, dimana disiplin protokol kesehatan juga masih sulit ditegakkan.

"Kondisi ini mestinya disikapi dengan langkah-langkah yang lebih progresif oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Jika kapasitas testing dan tracing masih rendah, bagaimana mungkin upaya penanganan bisa maksimal," ungkapnya.

Oleh karenanya, anggota Komisi I DPR RI menilai ada dua hal yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah di dalam menangani Covid-19 saat ini.

Pertama, pemerintah sesegera mungkin harus memperbesar kapasitas didalam melakukan testing dan tracing, dengan menambah jumlah pengujian. Menurut WHO dengan jumlah populasi penduduk Indonesia saat ini, setidaknya bisa dilakukan 50 ribu pengujian setiap hari.

Baca: Mutasi Covid Ganas Ditemukan di 3 Kota Besar, Pertama Bermutasi di Surabaya, 10 Kali Lebih Menular

Sementara prioritas kedua, pemerintah diminta memastikan masyarakat secara luas disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan.

"Dua hal itu sekarang prioritas dan fokusnya. Jika ada kendala SDM dalam hal testing dan tracing, semestinya pemerintah bisa bekerjasama dengan perguruan tinggi, sekolah kesehatan dan lain-lain. Pemerintah juga bisa meniru model pool test yang dilakukan Pemda Sumatera Barat di Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, yang terbukti mampu meningkatkan jumlah tes secara masif," jelasnya.

"Kalau soal anggaran mestinya tidak ada kendala, karena dilaporkan baru terserap Rp7,36 triliun atau baru mencapai 13,98 persen dari pagu yang sebesar Rp87,55 triliun hingga Senin (24/8) pekan lalu," imbuhnya.

Lebih lanjut terkait kedisiplinan masyarakat dalam protokol kesehatan, Sukamta meminta pemerintah tidak hanya berlaku normatif dan formalitas dalam membuat seruan.

Baca: Kemenkes Minta Masyarakat Tak Maknai Vaksin Covid-19 Sebagai Program Imunisasi

Menurutnya, Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 harus diikuti dengan langkah nyata dalam melakukan sosialisasi.

"Mestinya pemerintah dan pemda dahulukan sosialasi secara masif. Pemerintah dan pemda dengan anggaran yang ada juga bisa sediakan masker dalam jumlah cukup secara berkala ke masyarakat. Aparat pemerintah juga harus bisa menjadi teladan dalam menjalan disiplin protokol kesehatan. Saya yakin dengan keseriusan untuk mensosialisasikan, masyarakat akan semakin disiplin," tandasnya.