Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Bambang Kusumanto, menyesalkan sikap Wali Kota Bogor Bima Arya yang cenderung tak mendukung kebijakan rem darurat di ibu kota.

Padahal menurutnya persoalan penularan Covid-19 adalah masalah bersama dan tak boleh ditawar-tawar.

"Seharusnya mereka harus ingat bahwa ini merupakan masalah menyangkut jiwa manusia yang tidak bisa ditawar dengan alasan apapun," ucap Bambang kepada wartawan, Jumat (11/9/2020).

Baca: DKI Jakarta Jadi Penyumbang Tertinggi Angka Kasus Baru Positif Covid-19, Disusul Jateng dan Jatim

Soal pemberlakuan kembali PSBB ketat di ibu kota, Bambang mengatakan persoalan anggaran DKI sejauh ini masih aman karena ada sejumlah program pemeliharaan, pembangunan infrastruktur yang bisa ditunda sementara.

Anggaran tersebut bisa dialihkan untuk penanganan Covid-19 seperti pengadaan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak.

"Untuk urusan anggaran, jangan khawatir, karena sebenarnya masih banyak anggaran untuk pemeliharaan, pembangunan infrastruktur yang bisa ditunda dan dialihkan," katanya.

Baca: Soal Penyelenggaraan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19, KPK Rekomendasikan E-Voting

Sebelumnya diberitakan ada empat daerah penyangga yang menyebut keputusan PSBB total di DKI Jakarta belum jelas.

Salah satunya Wali Kota Bogor Bima Arya.

Ia menyebut terdapat sejumlah hal yang masih perlu dijabarkan lebih lanjut perihal maksud konsep PSBB total di ibu kota.

Ridwan Kamil kaji Dampak

DKI Jakarta akan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total.

Kebijakan itu pun akan berdampak terhadap sebagian wilayah Jawa Barat seperti Bogor, Depok dan Bekasi, yang selama ini kebijakannya berjalan seirama dengan DKI Jakarta dalam penanganan Covid-19.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, saat ini pihaknya sedang mengkaji sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari PSBB Jakarta terhadap Jabar.