TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerapkan kebijakan work from home (WFH) di seluruh perkantoran kecuali 11 sektor esensial jelang kembalinya diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memiliki pandangan berbeda dengan menyarankan 50 persen karyawan kantor tetap bekerja secara bergiliran.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher menilai ketidaksinkronan kebijakan pusat dan daerah ini akan membuat masyarakat bingung dan akhirnya tidak peduli.

"Masyarakat butuh arahan yang jelas dan tegas, satu komando. Jika kebijakan seringkali tidak sinkron, jangan salahkan jika masyarakat tidak peduli, tidak disiplin dan bertindak semaunya. Akhirnya upaya menarik rem darurat untuk menahan laju kasus menjadi sia-sia," ujar Netty, dalam keterangannya, Sabtu (12/9/2020).

Menurut Netty, langkah yang diambil Anies dalam mengembalikan aturan PSBB seperti di awal pandemi sudah tepat. Karena saat ini lonjakan kasus positif nyaris tidak terkendali dan angka kematian meningkat, sementara fasilitas kesehatan berupa ruang isolasi dan ICU nyaris kolaps.

Baca: Airlangga Salahkan Anies IHSG Anjlok, Wagub DKI: Sesuai Arahan Presiden Utamakan Keselamatan Warga

"Ibukota menyumbang angka kenaikan kasus baru Covid-19 paling tinggi. Ketersediaan fasilitas ruang isolasi dan ICU di rumah sakit nyaris penuh. Jika tidak ada langkah darurat, bahaya kesehatan yang lebih besar akan mengancam Jakarta. Apalagi kita tahu, perkantoran adalah salah satu klaster penularan Covid-19," kata dia.

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah segera melakukan evaluasi darurat terkait penanganan pandemi, utamanya sinkronisasi kebijakan pusat - daerah.

"Pemerintah Pusat seharusnya lebih sigap dan cepat tanggap dengan kondisi darurat. Lakukan koordinasi dan komunikasi efektif dengan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi. Jangan justru kaget dan baru berkoordinasi setelah ada masalah," imbuhnya.

Lebih lanjut, Netty juga meminta agar langkah kepala daerah yang berorientasi pada keselamatan rakyat harus didukung pemerintah pusat.

"Jakarta adalah ibukota negara, etalase Indonesia. Jika Jakarta terpuruk, kalah perang melawan Covid-19, imbasnya akan serius. Bukankah sekarang sudah 59 negara menutup pintu bagi WNI," tandasnya.