Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merilis surat edaran (SE) pembentukan satgas Covid-19 terbaru.

Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri Safrizal ZA menjelaskan Surat Edaran Pembentukan Satuan Tugas Covid-19 baru tersebut untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020.

"Menteri Dalam Negeri perlu mengeluarkan aturan yang menjadi dasar pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 di daerah," kata Safrizal dalam keterangannya, Jumat (18/9/2020).

Hal ini tertuang melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 sebagai pengganti surat edaran yang diterbitkan pada Maret 2020 .

Baca: Bos Pan Brothers Sebut Pandemi Covid-19 Butuh Kegigihan Tenaga Kerja

"SE Nomor 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 dinyatakan dicabut," katanya.

Safrizal mengatakan pembentukan Satgas Covid-19 di daerah diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19.

Daerah dapat segera mengambil langkah-langkah kebijakan srategis yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Sehingga, pelaksanaan penanganan menjadi efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Baca: BREAKING NEWS: Rekor Baru, Kasus Sembuh Covid-19 di Indonesia Hari Ini Bertambah 4.088 Orang

"Struktur baru Satgas Penanganan Covid-19 kiranya dapat dibentuk selambat-lambatnya tanggal 30 September 2020," katanya

Lebih lanjut, Safrizal secara rinci menjelaskan isi dari SE yang ditandatangani oleh Mendagri Tito Karnavian tersebut meminta kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan sejumlah langkah.

Pertama, soal pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, sekaligus menjadi Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Daerah dan tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain.

Kedua, khusus kepada Bupati/Wali Kota untuk membentuk Satgas Penanganan Covid-19 tingkat kecamatan dan kelurahan, serta memerintahkan Camat untuk mengoordinasikan pembentukan Satgas Penangangan Covid-19 tingkat Desa, Dusun/RW/RT sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan kearifan lokal daerah.

Ketiga, Satgas Penanganan Covid-19 Daerah mempunyai tugas diantaranya: Melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di daerah.

Diantaranya menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di daerah, melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di daerah, menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di daerah.

Baca: Klaim Virus Corona dapat Ditangkal Dengan Cara Berendam di Lumpur, Politisi India Positif Covid-19

"Komando dan kendali penanganan Covid-19 berada di bawah Kasatgas penanganan Covid-19 Nasional/Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)," kata Safrizal.

Dengan demikian pelaporan, Kasatgas Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota kepada Kasatgas Provinsi dan Kasatgas Penanganan Covid-19 Provinsi langsung kepada Kasatgas Penanganan Covid-19 Nasional.

Sementara itu untuk Struktur Satgas Penanganan Covid-19 meliputi; Struktur Satgas Penanganan Covid-19 provinsi dan kabupaten/kota sekurang-kurangnya terdiri dari: 1 (satu) ketua, 3 (tiga) wakil ketua, 1 (satu) Sekretaris, dan 6 (enam) bidang, yaitu: data dan informasi, komunikasi publik, perubahan perilaku, penanganan kesehatan, penegakan hukum dan pendisiplinan.

Struktur Satgas Penanganan Covid-19 tingkat kecamatan dan kelurahan, serta Desa, Dusun/RW/RT sekurang-kurangnya terdiri dari: 1 (satu) ketua, 1 (satu) bendahara, 1(satu) Sekretaris dan 4 seksi, yaitu: komunikasi informasi dan edukasi, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan penegakan hukum dan pendisiplinan.