TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengakui kerap mendapatkan keluhan soal banyaknya kuota internet yang digunakan untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ). 

Menanggapi hal itu, anggota Komisi X DPR RI Fraksi PAN Zainuddin Maliki menegaskan keluhan masyarakat yang dialami selama PJJ bukan hanya soal borosnya kuota internet saja. 

"Perlu diingatkan kepada Kemendikbud bahwa yang menjadi keluhan masyarakat dalam pelaksanaan PJJ bukan hanya soal penyediaan kuota internet," ujar Zainuddin, ketika dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (26/9/2020). 

Pernyataan Zainuddin mengacu kepada kasus orang tua yang frustasi karena susah mengajari anaknya belajar online, lalu melakukan tindak kekerasan yang tanpa sadar berakibat fatal kepada anaknya sendiri. 

"Hal itu menunjukkan masih ada hal yang harus dibenahi di luar penyediaan kuota internet," kata dia. 

Menurutnya, Nadiem Makarim harus terus melakukan langkah-langkah afirmatif dan memastikan PJJ bisa dikemas secara kreatif, efektif serta menyenangkan.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, saat ini sudah semakin banyak inovasi guru dalam mengemas PJJ.

Baca: Sering Digunakan untuk PJJ, Nadiem Pastikan Aplikasi Whatsapp Masuk Dalam Kuota Belajar

Para guru secara volunter, sendiri maupun berkelompok, berupaya meningkatkan kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi guru di tengah pandemi. 

Bahkan, mereka berusaha mengemas PJJ tidak hanya berbasis konten, tetapi lebih kearah pembelajaran berbasis masalah dan berbasis project.

Oleh karena itu, politikus PAN tersebut mengharapkan Kemendikbud bisa lebih serius membantu para guru melakukan upskilling dalam mengemas PJJ. 

"Permudah guru dalam menyediakan media pembelajaran daring. Bantu mereka mendapatkan akses berbagai platform pembelajaran," kata dia. 

"Beri bantuan nyata kepada guru dalam mengemas PJJ inovatif. PJJ yang tidak membuat siswa dan orang tua di rumah semakin pusing dan apalagi frustasi. Melainkan PJJ yang membuat siswa aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan," jelasnya. 

Di sisi lain perihal kuota internet, Zainuddin mengatakan Komisi X DPR RI meminta pemberian bantuan kuota internet direalisasikan sesuai rencana. 

Diketahui, siswa PAUD mendapatkan bantuan 20 GB, siswa jenjang pendidikan dasar dan menengah 35 GB, pendidik PAUD dan jenjang pendidikan dasar diberikan 42 GB. Sementara mahasiswa dan dosen diberikan 50 GB.