Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menilai perlu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang Pilkada 2020.

Mengingat masih ditemukannya pelanggaran protokol kesehatan pencegahan virus corona yang dilakukan pasangan calon (paslon) saat melakukan kampanye.

"Harus keluarkan Perppu. Perlu payung hukum yang tegas untuk melarang kampanye tatap muka. Dan membuat kepastian hukum saat ada sengketa hasil Pilkada," ujar Mardani kepada Tribunnews.com, Jumat (2/10/2020).

Perppu itu, kata dia, harus berisi sanksi tegas diskualifikasi terhadap calon kepala yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 di tiap tahapan pilkada.

"Mesti tegas diskualifikasi. Tapi berbasis Perppu. Sekarang yang berlaku PKPU," jelasnya.

Sanksi tegas ini diperlukan untuk memastikan penerapan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19 saat tahapan hingga hari pencoblosan Pilkada 2020.

Baca: Airlangga Hartarto: Pilkada Serentak 2020 Momentum Kandidat Adu Gagasan & Terobosan Tekan Covid-19

Penerapan 3M (Memakai masker, rajin Mencuci tangan, dan selalu Menjaga jarak) dinilai penting saat tahapan Pilkada berjalan.

Menurutnya, hal itu merupakan faktor kesuksesan pelaksanaan Pilkada karena berkaca keberhasilan negara-negara lain yang menggelar pemilu di tengah situasi pandemi Covid-19.

Sebelumnya Pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang Pilkada 2020.

Bahkan Perppu itu, kata dia, harus berisi sanksi tegas diskualifikasi terhadap calon kepala yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 di masa kampanye.

"Mesti ada Perppu Presiden, jadi tidak hanya PKPU. Perppu itu harus memuat sanksi bagi kader partai yang maju Pilkada dan melanggar protokol kesehatan disiskualifikasi, agar tahu diri. Tapi kalau hanya dihukum peringatan tertulis, itu tidak akan mampan untuk mendispilinkan protokol kesehatan," ujar J Kristiadi dalam Webinar 'Pandemi, Resesi, Narasi: Where Will We Go,' yang digelar Para Syndicate dalam Aplikasi Zoom, Kamis (1/10/2020).

Baca: Mahfud MD Nilai Tahapan Kampanye Pilkada Serentak Berjalan Cukup Baik

Di tengah kondisi pandemi, yang jumlah korbannya masih tinggi, sanksi tegas bagi pelanggar harus diambil untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Dia menilai, sanksi teguran yang ada di PKPU tidak akan mendisiplinkan dan membuat efek jera terhadap para kontestan.