Ma'ruf Amin: Lebih dari Separuh Anggaran PEN untuk Perlindungan Sosial dan UMKM
Pemerintah sedang mengupayakan memulihkan ekonomi yang lesu akibat pandemi virus corona atau Covid-19.
Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Adi Suhendi
Menurut Airlangga, jumlah tersebut setara 50 persen lebih dari total yang dianggarkan sebesar Rp695,2 triliun.
Hal itu disampaikan Airlangga saat talk show bertajuk Update KPCPEN: Prinsip Keamanan Vaksin Covid-19 melalui siaran YouTube BNPB Indonesia, Selasa (27/10/2020).
Baca juga: Sri Mulyani: Simulasi Vaksin Covid-19 Ada di 3 Lokasi, Harus Sediakan Kulkas
"Sampai Oktober ini, realisasi anggaran mencapai Rp348,6 triliun." kata Airlangga.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini pun meyakini, penyerapan anggaran hingga Desember 2020 akan terakselerasi hingga 100 persen.
Ia mencontohkan, misalnya, untuk program kesehatan, perlindungan sosial, insentif untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan korporasi akan terserap dengan baik.
Baca juga: Per 27 Oktober: Kasus Pasien Sembuh Covid-19 ada 4.576, Total 322.248 Orang
Selain itu, Airlangga juga membeberkan penyerapan anggaran di program-program lainnya yang akan terserap sepenuhnya.
Seperti keluarga harapan 98 persen, bantuan sosial (bansos) tunai di Jabotabek 84 persen, logistik sembako 90 persen, bantuan langsung tunai (BLT) 53 persen dan kartu prakerja 99,35 persen serta diskon listrik sudah 101 persen.
"Jadi anggaran semua itu hampir seluruhnya terserap,” jelasnya.
Capai Rp 695,2 Triliun
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan anggaran untuk penanganan Covid-19 yang mulanya Rp 677,2 triliun menjadi Rp 695,2 triliun.
Alokasi anggaran ini diperuntukkan untuk penanganan dari sisi kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM dan dunia usaha, serta pemerintahan daerah.
Rp 87,5 triliun difokuskan untuk sisi kesehatan, Rp 203,9 untuk perlindungan sosial, Rp 120,61 triliun untuk insentif usaha, Rp 123,46 triliun untuk UMKM, Rp 106,11 triliun untuk sektoral kementerian, lembaga dan pemerintahan daerah.
Baca juga: Satgas Covid-19 Ingatkan Pelaku UMKM Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan
Sementara Rp 53,57 triliun sisanya untuk pembiayaan korporasi.
Hal ini terangkum dalam laporan satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.