TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus PPP Syaifullah Tamliha berharap Persaudaraan Alumni 212 menggelar reuni pada Desember 2020 secara virtual, seiring kondisi Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19.

"Akan bermartabatnya Alumni 212 menyederhanakan kegiatan tersebut dengan jumlah peserta yang terbatas dan sisanya dengan reuni daring atau virtual," ujar Syaifullah saat dihubungi, Jakarta, Senin (16/11/2020).

Menurutnya, ajaran agama Islam bersifat rahmatan lil’alamin dan para Alumni 212 tetap bisa reuni dengan menggunakan teknologi digital yang sudah tersedia. 

Sehingga dakwah Islam yang disampaikan, kata Syaifullah, bisa terus berlangsung dan masyarakat bisa tenteram untuk tidak terpapar Covid-19.

"Saya berharap para Alumni 212 bisa bersabar diri bahwa saat ini kondisi semua negara sedang mengalami krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19," ucap Syaifullah. 

Baca juga: Politikus PKS Minta PA 212 Jalankan Protokol Kesehatan Jika Melaksanakan Reuni di Monas

Baca juga: Rencana Reuni PA 212, Wagub DKI Riza Patria: Monas Belum Boleh Dibuka Hingga saat Ini

"Setiap momentum kegiatan peringatan apapun harus berstandar protokol kesehatan, dengan jumlah peserta yang serba terbatas, seperti peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 75 yang lalu," sambung Anggota Komisi I DPR itu. 

Sebelumnya, Kepala Seksi Pelayanan Informasi Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas Irfal Guci membenarkan pihak Persaudaraan Alumni 212 telah menyurati Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menyelenggarakan reuni di dalam kawasan Monas. 

Surat itu dikirim sejak September 2020 lalu.

"Mereka setahu saya sudah bersurat ke Gubernur pada awal September, dan Gubernur memerintahkan ke Kesbangpol (membahas) karena Kesbangpol yang lebih mendalami," ucap Irfal kepada wartawan, Jumat (13/11/2020).

Pihak Kesbangpol DKI sendiri disebut sudah melangsungkan rapat pembahasan itu pada Rabu (11/11) kemarin. 

Hasilnya, nyaris semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI melontarkan keberatan.

Alasannya pandemi Covid-19 masih melanda ibu kota. Selain itu, jika gelaran reuni yang diikuti PA 212 dan ormas lain termasuk FPI dibolehkan, maka para SKPD DKI khawatir ada kecemburuan dari ormas lainnya. 

Sehingga mereka akan menuduh Pemprov DKI bersikap tidak adil lantaran cuma mengizinkan Monas bisa dipakai gelaran reuni untuk PA 212 saja.

"Kesbangpol sendiri sudah rapat hari Rabu. Saya ngga hadir, yang hadir kepala UPT Monas. Pada dasarnya semua SKPD keberatan, karena kalau suasana Covid-19 seperti ini, kalau satu boleh, nanti semua pasti minta dibolehkan. Kalau yang lain tidak dibolehkan, nanti bakal nanya kenapa itu boleh," jelas dia.