Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –- Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mendorong PBB meningkatkan kapasitas distribusi vaksin pada sidang PBB secara virtual dari New York tanggal 3-4 Desember 2020.

Hal tersebut dikarenakan masih banyak negara, utamanya negara berkembang, memiliki keterbatasan kapasitas dalam produksi dan distribusi vaksin.

“PBB harus mampu membantu negara-negara anggotanya meningkatkan kapasitas distribusi vaksin, baik terkait infrastruktur maupun kapasitas sumber daya manusia," kata Menlu Retno dalam keterangannya.

Dalam pertemuan ini, Menlu Retno menegaskan perlunya dunia internasional menterjemahkan komitmen politik ke dalam langkah nyata.

Baca juga: Vaksin Sudah Ditemukan, WHO Peringatkan Agar Tidak Berpuas Diri, Tetap Waspada Covid-19

Salah satu yang paling mendesak adalah dukungan terhadap upaya multilateral untuk vaksin, seperti COVAX AMC dan ACT Accelerator dan dukungan terhadap kapasitas distribusi dan sumber daya manusia di seluruh negara. 

Ia juga menekankan perlunya memperkuat kapasitas industri kesehatan di setiap negara.

Saat ini terdapat kesenjangan infrastruktur kesehatan antara negara maju dan negara berkembang, yang perlu ditangani.

Baca juga: 6 Jenis Vaksin yang Resmi Ditetapkan Pemerintah untuk Vaksinasi Covid-19 di Indonesia

Diantaranya melalui penciptaan ekosistem untuk riset dan pengembangan, transfer teknologi, dan kerjasama industri. 

Menlu juga mendorong PBB terus memperkuat tata kesehatan global.

“WHO tidak sempurna, tapi tetap merupakan pilihan terbaik yang dunia punya untuk mengkoordinasikan upaya melawan pandemi,” katanya.

Oleh karena itu menurutnya seluruh negara harus membantu penguatan kapasitas WHO.

Mekanisme multilateral yang telah dibentuk di masa pandemi juga harus dilanjutkan setelah pandemi berakhir.

Pool akses terhadap teknologi, Tools accelerator, dan COVAX facility harus menjadi mekanisme yang terus digunakan di masa datang.

Baca juga: 6 Jenis Vaksin yang Resmi Ditetapkan Pemerintah untuk Vaksinasi Covid-19 di Indonesia

“Ditemukannya vaksin bukanlah akhir dari tantangan. Tugas kita berikutnya adalah memastikan vaksin dapat diakses dan didistribusikan dengan adil bagi semua,"

Sesi Khusus Sidang Majelis Umum PBB ini diselenggarakan untuk terus memperkuat langkah kolektif masyarakat dunia bagi penanganan pandemi.

Beberapa isu khusus yang dibahas adalah terkait penyediaan vaksin, pemulihan dunia pasca pandemi, serta memastikan ketahanan kesehatan global di masa mendatang.

Indonesia telah memainkan peranan kepemimpinan internasional sejak awal fase penanganan pandemi, antara lain dengan menjadi salah satu inisiator Resolusi pertama PBB mengenai penanganan COVID19.

Yakni, resolusi 74/270  “Solidaritas Global untuk Memerangi COVID-19" yang disahkan secara aklamasi tanggal 2 April 2020.