TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito meminta pihak Rumah Sakit (RS) mengikuti aturan dari pemerintah mengenai vaksinasi Covid-19. 

Pernyataan Wiku tersebut terkait maraknya RS yang sudah membuka pendaftaran vaksinasi Covid-19 padahal izin edar vaksin belum ada.

"RS agar mengikuti kebijakan dari Kementerian Kesehatan terkait dengan program vaksinasi Covid-19," kata Wiku kepada wartawan, Sabtu (12/12/2020).

Wiku mengatakan pendistribusian vaksin Covid-19 akan dikelola oleh pemerintah.

Skema pendistribusian vaksin saat ini masih dimatangkan. 

"Untuk pendistribusiannya, akan dikendalikan oleh pemerintah. Pemerintah sedang mempersiapkan hal tersebut dan semua pihak agar bersabar sampai semua kebijakan menjadi jelas," katanya.

Wiku kembali menegaskan bahwa vaksin boleh digunakan di Indonesia adalah vaksin yang telah lolos uji klinik dan mendapat izin edar BPOM.

"Vaksin yang akan digunakan adalah vaksin yang telah lolos hasil uji klinis secara komplit dan mendapatkan ijin edar dari BPOM karena terbukti aman dan efektif menimbulkan kekebalan thd Covid-19," pungkasnya.

Hal yang sama disampaikan juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi .

Ia mengatakan bahwa pemerintah belum menyiapkan detil teknis pelaksanaan vaksinasi mandiri.

Sehingga pendaftaran vaksinasi Covid-19 merupakan inisiatif rumah sakit bukan arahan dari Kementerian Kesehatan.

"Sama sekali belum ada ya (arahan pemerintah).  Kita kan itu sudah pada tahap pelaksanaannya. Saat ini kan masih dalam rangka persiapan pelaksanaan vaksinasi itu dan kita masih menunggu dari Badan POM. Sehingga kita sama sekali sebenarnya kalau ditanyakan apakah pernah meminta rumah sakit itu, ya sampai sejauh (tidak ada)," kata dia.