Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - 1,8 juta dosis vaksin Sinovac pesanan pemerintah tahap II tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis (31/12/2020).

Pemerintah juga diketahui menjalin kerjasama dengan vaksin AstraZeneca dan Novavax untuk mengamankan pasokan vaksin masing-masing sebanyak 50 juta dosis.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher mengingatkan pemerintah agar tetap menjaga independensi BPOM dalam melakukan proses review atas hasil uji klinis vaksin tahap ketiga.

"Kedatangan 3 juta dosis vaksin Sinovac dan pemesanan vaksin AstraZeneca dan Novavax tidak boleh menjadi tekanan pada BPOM dalam proses review atas hasil uji klinis tahap ketiga. BPOM harus tetap bekerja secara independen dan transparan," ujar Netty, dalam keterangannya, Sabtu (2/1/2021).

Baca juga: Indonesia Datangkan 3 Juta Dosis Vaksin Covid-19, Benarkah Sinovac Manjur? Ini Saran Epidemiolog

Baca juga: 1,8 Juta Dosis Vaksin Sinovac Batch ke-2 yang Tiba di Indonesia di Bawa ke Bio Farma

Baca juga: Pemerintah Siap Datangkan 15 Juta Bulk Vaksin Sinovac dari China

Menurut Netty, jaminan independensi BPOM merupakan syarat mutlak guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi.

"Sejak awal isu vaksin diangkat, telah menimbulkan silang pendapat yang menimbulkan keraguan publik. Oleh karena itu, Pemerintah harus mengumumkan hasil uji klinis vaksin secara transparan, akuntabel dan penuh kejujuran. Jangan ada yang ditutupi apapun hasil uji klinis tersebut," jelasnya.

Selain itu, kata Netty, pemerintah harus memastikan terpenuhinya kebutuhan vaksin sejumlah 426 juta dosis di tengah perburuan negara-negara di dunia untuk mendapatkannya.

"Pemerintah harus memiliki kebijakan lobi dan intervensi yang kuat di dunia internasional agar Indonesia diperhitungkan dan kebutuhan vaksin kita terpenuhi," ungkap Netty.

Netty juga mengingatkan pemerintah agar memastikan kualitas vaksin yang dibeli meskipun didesak oleh kebutuhan akan jumlah vaksin yang besar dan harus berlomba dengan negara-negara lain.

"Jangan sampai pemerintah mengabaikan kualitas, tingkat efikasi dan kehalalan vaksin. Kita mendatangkan vaksin bukan dengan prinsip sekadar memenuhi kuota, tapi untuk memastikan imunitas rakyat terhadap virus Covid-19, apalagi sekarang sudah muncul mutasi baru virus Corona," terang Netty.

Hal lain yang harus diperhatikan pemerintah, lanjutnya, adalah proses vaksinasi yang berjalan sesuai dengan SOP, teliti dan penuh perencanaan.

"Vaksinasi harus dilakukan setelah semua prosedur dipenuhi, baik dari aspek produk vaksin itu sendiri maupun kebutuhan pendukungnya. Pemerintah tidak boleh tergesa-gesa yang justru dapat berdampak buruk di kemudian harinya. Kita tidak ingin ada KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) yang tidak diperhitungkan sebelumnya," pungkasnya.