Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS Sukamta meminta pemerintah segera mengatasi disinformasi soal vaksin Covid-19, di tengah akan diterapkan pembatasan sosial untuk wilayah Jawa-Bali. 

Sukamta melihat, sejak awal pandemi, pemerintah masih terkesan tertatih-tatih dalam berkomunikasi kepada masyarakat. 

Tidak saja soal kebijakan yang sering berubah-ubah, tetapi pemerintah juga belum dijadikan rujukan utama masyarakat dalam penangangan Covid-19.

"Alhasil, masyarakat terpapar informasi dari berbagai sumber melalui media sosial, yang tidak sedikit di antara tidak jelas sumber beritanya dan bermuatan hoaks.

Termasuk soal rencana vaksinasi Covid, sosialiasi yang dilakukan pemerintah kalah gencar dengan opini anti vaksin atau hoaks soal vaksin yang beredar di dunia maya," ujar Sukamta dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (7/1/2021).

Baca juga: Dewan Pers Yakinkan Pemerintah Segera Bantu Industri Pers yang Terdampak Covid19 kata Agus Sudibyo

"Ini menyebabkan sebagian masyarakat merasa takut untuk divaksin dan akan menyebabkan upaya sosialisasi lebih berat dilakukan," sambungnya. 

Wakil Ketua Fraksi PKS itu juga menyayangkan langkah pemerintah dalam menjalankan program vaksinasi yang seakan melewati prosedur kesehatan. 

Hal itu, kata Sukamta terlihat dari pernyataan pemerintah ketika lakukan uji klinis fase 3 terhadap lebih dari 1.500 relawan dengan vaksin Sinovac. 

Saat itu, pemerintah menyatakan akan menunggu hasilnya keluar pada Januari-Februari 2021, juga menunggu izin edar BPOM. 

Namun, hasil uji klinis belum keluar, pemerintah sudah datangkan 3 juta vaksin dari Cina.

Baca juga: Wagub DKI: Ada Sanksi Denda Rp 5 Juta bagi Warga Ibu Kota yang Menolak Vaksinasi Covid-19

Bahkan saat ini sudah mulai didistribusikan ke berbagai daerah. 

"Ini kan tidak sesuai dengan pernyataan pemerintah di awal.

Saya kira ini bukan lagi misinformasi tetapi sudah masuk kategori mismanajemen," paparnya. 

Sukamta menilai pemerintah harus memperbaiki komunikasi penanganan Covid-19, dengan memaksimalkan Keminfo dalam menyampaikan informasi ke masyarakat. 

"Tambah frekuensi komunikasi, perbanyak konten-konten kreatif untuk edukasi dan sosialisasi.

Gunakan semua influencer dengan berbagai latar belakang," kata Sukamta. 

"Ini penting untuk menguatkan kembali kedisiplinan masyarakat lakukan 3M, juga mengatasi hoaks soal Covid.

Jangan sampai PSBB yang dilakukan sia-sia karena lemahnya komunikasi," sambung Sukamta.