Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Penanganan Covid

Larangan WNA Masuk Indonesia Diperpanjang Dua Pekan

 Pemerintah akan memperpanjang penutupan pintu masuk ke Indonesia selama dua pekan.

Larangan WNA Masuk Indonesia Diperpanjang Dua Pekan
Tribunnews/HO/BPMI Setpres/Kris
Menko Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (4/1/2021). Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Pemerintah akan memulai pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 dalam waktu dekat. Hal tersebut akan dilakukan segera setelah adanya izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Tribunnews/HO/BPMI Setpres/Kris 

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Pemerintah akan memperpanjang penutupan pintu masuk ke Indonesia selama dua pekan.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Presiden telah menyetujui perpanjangan penutupan pintu masuk ke Indonesia.

"Tadi bapak presiden menyetujui untuk larangan WNA masuk ke Indonesia diperpanjang," kata Airlangga dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, (11/1/2021).

Penutupan pintu masuk ke Indonesia bagi WNA yang sebelumnya berlaku dari 1-14 Januari diperpanjang hingga 28 Januari.

Baca juga: Pemerintah: PPKM di Jawa-Bali Bukan Pelarangan Beraktivitas, Tapi Pembatasan

"Jadi yang sekarang 1 sampai tanggal 14 (Januari) diperpanjang 2 kali 7 hari, sehingga tentu 14 hari lagi diberlakukan," katanya.

Airlangga mengatakan bahwa kasus harian Covid-19 kini telah menembus angka 10 ribu per hari. Melonjaknya kasus harian tersebut dampak dari libur panjang akhir tahun.

"Tentu kita melihat bahwa kasus yang terkait dengan kenaikan ini, ini juga penting untuk diadakan kedisiplinan dari masyarakat dan pemerintah akan terus mendorong operasi yustisi, dan ini tentunya, operasi yustisi ini tidak akan berhasil  kalau masyarakatnya tidak menjalankan protokol kesehatan," pungkasnya.

Ikuti kami di
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas