Pesan Menkes Pada Orang Kaya, Ingat Empati Terhadap Rakyat Kecil, Sabar Tunggu Vaksin Covid-19
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta orang yang memiliki kemampuan finansial besar agar bersabar menanti vaksinasi virus corona ini.
Editor: Anita K Wardhani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan vaksin Covid-19 diberikan cuma-cuma alias gratis kepada masyarakat.
Sementara pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dimulai dengan tenaga kesehatan dan berlanjut hingga masyarakat.
Untuk itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta orang yang memiliki kemampuan finansial besar agar bersabar menanti vaksinasi virus corona ini.
Hal itu disampaikan Budi dalam kegiatan Kompas100 CEO Forum yang digelar virtual, Kamis (21/1/2021).
"Karena saya yakin CEO ingin mendapat lebih dahulu (vaksin) karena anda mampu untuk dapat itu.
Baca juga: Bupati Sleman Positif Covid-19 Setelah Divaksin, Apa Penyebabnya? Penjelasan Ahli: Bukan Dari Vaksin
Baca juga: Tak Ingin Ada Monopoli Vaksin, Menkes: Jangan Sampai Golongan Kaya Dapat Lebih Awal, Pikirkan Rakyat
Tapi tolong pikirkan seluruh rakyat Indonesia karena enggak ada gunanya juga kita disuntik kalau yang lain tidak," ujarnya.
Budi mengakui, banyak menerima pesan dari pengusaha dan konglomerat yang menanyakan vaksinasi mandiri
Ia menegaskan, vaksinasi bukan untuk melindungi diri sendiri saja, vaksinasi ini bersifat sosial, dimana dapat melindungi keluarga, tetangga, sampai seluruh rakyat Indonesia.
"Sehebat apapun negara kaya beli vaksin untuk negaranya tapi kalau orang lain di sekitar negaranya dia tidak dia divaksin dan tidak bantu pikirkan, kecuali tidak keluar-keluar negara penularan pasti ada.
Vaksin ini bukan melindungi diri kita pribadi, tapi untuk melindungi keluarga kita, tetangga kita, dan Indonesia dan seluruh umat manusia bukan individualis tapi sosialis," jelas mantan wamen BUMN ini.
Ia mengatakan, Presiden Jokowi telah memberikan mandat bahwa vaksin adalah hak gratis untuk seluruh rakyat Indonesia serta akan diberikan merata untuk segala macam golongan.
"Jangan sampai kelihatan satu golongan tertentu bisa mendapatkan akses yang lebih dapat lebih dulu," kata dia.
"Jadi kalau teman-teman yang ada yang ingin membantu boleh tapi tolong dipahami, karena sifatnya berlaku untuk semua rakyat, harus terjadi enggak bisa hanya sekelompok saja, enggak akan ada gunanya juga," sambung Budi.
Menurut Budi, pemerintah membuat pelaksanaan vaksinasi secara bertahap dengan berbagai macam pertimbangan.
Selain ketersediaan vaksin, risiko penularan besar pada petugas kesehatan dan petugas publik, serta usia lanjut menjadi yang utama, sebelum masyarakat umum.
"Jadi mohon pengertiannya Bapak Ibu kita akan melakukan penyuntikan untuk publik itu antara akhir April sama Mei tolong itu juga dipahami dijaga tahapan ini. Kalau kita mau loncat, tolong pikirkan bagaimana dampaknya ke orang-orang," tutur Budi.
Indonesia lanjut Menkes juga menjadi negara beruntung karena berhasil mengunci 600 juta vaksin Covid-19 dengan cepat dan aman dari jalur bilateral maupun multilateral.
"Kita beruntung, kita sudah kunci sampai 600 juta vaksin aman," ujar Budi.
Budi menerangkan dalam tahap pengadaan vaksin, Indonesia membutuhkan setidaknya 360 juta dosis vaksin Covid-19 untuk membentuk herd immunity yakni 70% dari penduduk atau 188 juta rakyat Indonesia
"Kita ada tambahan 15% cadangan. Jadi kita membutuhkan 426 juta dosis vaksin," ujarnya.
Pemerintah kata Budi, sampai saat ini telah memiliki komitmen mendatangkan vaksin sebanyak 300-an juta vaksin.
"Dan kita memiliki opsi delivery sudah firm tapi delivery nya masih opsi sekitar 300 juta. Jadi kita sudah memiliki coverage 600 juta vaksin atau sekitar 150%," jelas dia.
Sejauh ini, ada empat jenis vaksin yang akan digunakan di tanah air yaitu vaksin Sinovac dari China, vaksin AstraSeneca ini dari Inggris-Eropa, vaksin biotech-Pfizer ini Jerman-Amerika kemudian juga ada vaksin Novavax dari Amerika Serikat.
"Jadi untuk cover, kalau ada apa-apa. Indonesia termasuk salah satu negara yang menyimpan berhasil jumlah vaksin dengan cepat dan aman," kata eks Dirut Bank Mandiri ini.
Harus Murah
Menkes Budi juga mengatakan, pihaknya terbuka atas saran vaksinasi mandiri asalkan memenuhi prinsip cepat, murah, dan menjangkau seluruh rakyat Indonesia.
"Jadi apapun mekanismenya tadi saya terbuka asalkan itu secepat-cepatnya, semurah-murahnya, dan sebanyak-banyak untuk seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.
Ia mengatakan, Presiden Jokowi telah memberikan mandat bahwa vaksin adalah hak gratis untuk seluruh rakyat serta akan diberikan merata untuk segala macam golongan.
"Jangan sampai kelihatan satu golongan tertentu bisa mendapatkan akses yang lebih dapat lebih dulu," kata dia.
"Jadi kalau teman-teman yang ada yang ingin membantu boleh tapi tolong dipahami, karena sifatnya berlaku untuk semua rakyat, harus terjadi enggak bisa hanya sekelompok saja, enggak akan ada gunanya juga," sambung Budi.
Ia menerangkan, tahapan vaksinasi diawali dengan sasaran 1,4 juta petugas kesehatan yang berlangsung pada Januari - Februari 2021. Kemudian, kepada pekerja publik sebanyak 17 juta serta lansia sebanyak 25 juta.
Lalu dilanjutkan, pada akhir April atau awal Mei diharapkan vaksinasi kepada masyarakat umum. Menurut Budi, pemerintah membuat pelaksanaan vaksinasi secara bertahap dengan berbagai macam pertimbangan.
Selain ketersediaan vaksin, risiko penularan lebih rentan terjadi pada petugas kesehatan dan petugas publik, serta usia lanjut sehingga diutamakan.
"Jadi mohon pengertiannya Bapak Ibu kita akan melakukan penyuntikan untuk publik itu antara akhir April sama Mei tolong itu juga dipahami dijaga tahapan ini. Kalau kita mau loncat, tolong pikirkan bagaimana dampaknya ke orang-orang," tutur Budi.(Tribun Network/rin/wly)
