TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali ternyata tak mampu membendung penularan Covid-19.

Hingga Selasa (26/1/2021) kasus Covid-19 di Indonesia telah menembus angka satu juta, tepatnya 1.012.350 orang.

Kritik-kritik pun dilancarkan dari dua partai oposisi yaitu PKS dan Demokrat.

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menyatakan saatnya pemerintah harus lebih konsisten dengan kebijakan yang diambil dalam penanggulangan Covid-19 ini.

Jika diawal penyebaran Covid-19 Pemerintah terlihat gamang dan tidak konsisten dalam upaya menekan laju penyebaran Covid-19, maka saat ini hal itu tidak boleh lagi terjadi.

Baca juga: Covid-19 Tembus 1 Juta, Legislator PKS Soroti Longgarnya Kebijakan PPKM dan Transportasi Publik 

"Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus diterapkan secara konsisten. Jangan justru ditengah kebijakan PPKM ini, pemerintah justru membiarkan WNA dari China dalam jumlah cukup banya justru masuk ke Indonesia seperti yang terjadi belum lama ini," ujar Mufida, kepada wartawan, Kamis (28/1/2021).

Mufida menyoroti masih longgarnya pembatasan dalam kebijakan PPKM ini. Menurutnya mobilitas penduduk masih belum cukup ketat dibatasi dan terkesan tidak konsisten.

Bahkan meski perkantoran ditetapkan 75% work from home, namun operasional transportasi publik masih sampai malam dan tidak seketat pada saat awal pandemi.

"Pengawasan atas pelaksanaan PPKM juga masih lemah dan kurang didukung penegakan aturan, sehingga meskipun diberlakukan PPKM, namun kondisi di masyarakat maupun di tempat kerja seperti tidak banyak perubahan. Akibatnya klaster perkantoran tetap bermunculan. Dalam perpanjangan PPKM, kegiatan pusat perbelanjaan justru diperlonggar dengan diperbolehkan beroperasi sampai jam 20.00 dari sebelumnya jam 19.00," jelasnya.

Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga ini juga menyoroti meningkat tajamnya klaster keluarga dan klaster pemukiman terutama di perkotaan.

Baca juga: Tukang Pikul Mogok, Jenazah Pasien Covid-19 Terlantar, Keluarga Angkut Sendiri Peti Tanpa APD

Di Jakarta misalnya klaster keluarga meningkat sampai 44%. Di Jawa Barat, peningkatan klaster keluarga menyebabkan meningkatnya daerah yang berstatus zona merah.

Oleh karenanya, Mufida meminta pembatasan sosial maupun pembatasan kegiatan masyarakat harus dilakukan juga dalam skala lokal sehingga pengawasannya juga bisa lebih terfokus.

Selain itu, pembatasan mobilitas juga perlu diperketat mengingat meningkatnya klaster keluarga di bulan ini diantaranya dampak dari libur natal dan tahun baru lalu dimana banyak keluarga berpergian.

Wakil Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini juga mengingatkan bukan saatnya lagi saling menyalahkan antar instansi pemerintah terkait lonjakan kasus dan upaya pengendalian penyebaran covid-19 ini.