Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Penanganan Covid

Kasus Covid-19 Tembus Sejuta, Ini Kritik-kritik dari Anggota Partai Oposisi

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Lucy Kurniasari menyebut kebijakan penanganan Covid-19 setengah hati.

Kasus Covid-19 Tembus Sejuta, Ini Kritik-kritik dari Anggota Partai Oposisi
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Warga menjalani rapid test atau swab test di Drive Thru Covid-19 Test, di Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (22/1/2021). Layanan Drive Thru Covid-19 Test ini melayani rapid test atau swab test lebih praktis tanpa harus turun dari kendaraan, dengan biaya rapid test antibodi Rp 100.000, rapid test antigen Rp 250.000, sedangkan untuk swab test PCR H+2 Rp 875.000 dan PCR H+1 Rp 1.300.000. Layanan ini buka setiap hari dari pukul 06.30 sampai pukul 17.00 WIB, dengan terlebih dahulu mendaftar di aplikasi Halodoc. Tribun Jabar/Gani Kurniawan 

Juga pernyataan Presiden akui sulit terapkan kebijakan gas dan rem. Setelah pandemi berjalan hampir 1 tahun baru mulai ada pengakuan, tetapi tidak secara jelas menyebut secara sistematis masalah yang terjadi," ucapnya.

Sukamta memberi contoh sikap Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang menyatakan minta maaf dan bertanggung jawab atas kematian akibat Covid-19 di Inggris yang menyentuh angka 100 ribu adalah hal yang patut dipuji.

"Saya kira pemerintah tidak perlu menunggu jumlah angka kematian akibat Covid lebih banyak untuk menyatakan minta maaf.

Untuk selanjutnya pemerintah harus lebih fokus dan bisa merangkul lebih banyak pihak yang kompeten untuk bersama-sama mengatasi pandemi.

Wacana dan isu politik yang membuat gaduh lebih baik dibuang jauh-jauh supaya energi bangsa ini bisa fokus atasi pandemi," pungkasnya.

Setengah Hati

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Lucy Kurniasari menyebut kebijakan penanganan Covid-19 setengah hati.

Menurutnya itu menunjukkan kebijakan pemerintah melalui PSBB dan PPKM tidak efektif.

"Kebijakan PSBB dan PPKM menurut saya terlalu kompromistis dengan mencari jalan tengah antara kesehatan dan ekonomi. Kebijakan kompromi ini terbukti tidak efektif," kata Lucy kepada wartawan, Kamis (28/1/2021).

Dia mengatakan, PSBB dan PPKM terlalu longgar dan tidak memperhatikan aspek geografis.

Kasus PPKM yang dibatasi di Pulau Jawa dan Bali misalnya, tetap saja tidak dapat membatasi mobilisasi warga.

Interaksi warga dari dan ke Pulau Jawa dan Bali tetap berlangsung.

"Ini tentu membuka celah terjadinya penularan Covid-19," kata dia.

Sayangnya, lanjut Lucy, pemerintah tampak alergi jika mendengar kata lockdown.

Padahal, jika melihat kasus di Selandia Baru, melalui lockdown mereka berhasil mengatasi pandemi Covid-19.

Karena itu, pemerintah seharusnya memberi ruang untuk mengambil kebijakan lockdown.

"Kebijakan ini jelas memperhatikan aspek geografis, sehingga mobilisasi warga secara geografis dapat dihentikan," ujarnya.

Lucy menyadari bahwa kebijakan lockdown memerlukan alokasi anggaran yang cukup besar.

Konsekeunsi dari lockdown, minimal pemerintah harus menyiapkan anggaran untuk makan rakyatnya dalam satu periode tertentu.

"Masalahnya tersedia tidak anggaran untuk itu. Tentu jawabannya harus tersedia dengan cara mengalihkan anggaran infrastruktur yang besar itu untuk dana bantuan kepada masyarakat selama lockdown," pungkasnya.

820 Ribu Sembuh

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan bahwa total kasus positif Covid-19 di Indonesia memang lebih dari satu juta kasus atau tepatnya berdasarkan data pada Selasa kemarin yakni 1.012.350.

Namun, menurut Wiku, dari jumlah tersebut sekitar 820 ribunya telah dinyatakan sembuh.

"Dari angka 1 juta tersebut sebenarnya 820 ribu lebih, itu adalah sembuh. Jadi sebenarnya dengan angka kesembuhan 80 persen, itu sebagian yang belum sembuh masih dirawat dan sebagain memang ada yang fatal," kata Wiku usai menjalani vaksinasi Covid-19 dosis di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (27/1/2021).

Oleh karena itu, kata Wiku, saat ini pihaknya fokus pada kasus aktif alias warga  yang belum dinyatakan sembuh yang jumlahnya lebih dari 100 ribu.

Salah satunya dengan menambah kapasitas rumah sakit terutama di rumah sakit rujukan Covid-19. 

"Fasilitasi rumah sakit memang terbatas yang sementara ini digunakan untuk rujukan Covid-19, dan pemerintah sudah  menambah jumlah tempat tidur dan tenaga kesehatan agar bisa menangani ini," katanya.

Hanya saja Wiku mengingatkan bahwa upaya solusi apapun dari pemerintah untuk menekan laju penyebaran Covid-19 dan meningkatkan angka kesembuhan, tidak akan ada artinya apabila masyarakat tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan 3M, mulai dari memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, hingga menghindari kerumunan.

 "Solusi ini harus diikuti dengan pencegahan yang lebih masif, karena Faskes tidak mungkin cukup apabila banyak penduduk Indonesia yang sakit," pungkasnya. (Chaerul Umam/Vincentius Jyestha)

Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas