Mufida merujuk pada Menteri Kesehatan yang secara terbuka di media menyalahkan data Kementerian yang dipimpinnya yang tidak bisa digunakan untuk program vaksinasi.

"Sebaiknya yang dilakukan adalah perbaikan dan pembenahan secara internal dan tidak menyalahkan terbuka yang bisa menjatuhkan pekerja di Kementerian Kesehatan.

Baca juga: Tukang Pikul Mogok, Jenazah Covid-19 Sempat Telantar, Keluarga Angkut Sendiri Peti ke Liang Lahat

Demikian pula dengan metode penentuan testing yang dianggap salah pada metide tes tersebut sudah sesuai denga kaidah Test-Tracing-Treatment plus menjaring orang yang OTG agar tidak menularkan yang lain," terang Mufida.

"Pandemi sudah hampir setahun berlangsung dan angka resmi yang terpapar sudah tembus satu juta. Saatnya lebih fokus pada kebijakan yang terukur, konsisten dan memastikan semua kebutuhan untuk penanggulangan pandemi ini tersedia," imbuhnya.

Pemerintah Harus Akui

Anggota Tim Covid-19 Fraksi PKS, Sukamta menyebut situasi yang dihadapi Indonesia saat ini perlu perhatian ekstra semua pihak khususnya pemerintah.

"Jika memperhatikan data yang dikeluarkan Satgas Covid-19, sejak Januari 2021 positive rate selalu di atas 20 persen, bahkan beberapa kali lebih mencapai 30 persen. Ini jauh di atas standar organisasi kesehatan dunia (WHO) sebesar 5 persen," kata Sukamta melalui keterangannya," Kamis (28/1/2021).

Baca juga: Persiapan Bupati Bogor Iwan Setiawan Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19 di Puskesmas Cimandala

"Artinya saat ini kita masuk pada kondisi yang sangat kritis. Banyak ahli epidemiologi sampaikan analisa, situasi akan semakin berat dalam 2 hingga 5 bulan ke depan jika kedisplinan protokol kesehatan tidak berjalan dengan baik," imbuhnya.

Sukamta menyebut pandemi yang semakin sulit dikendalikan saat ini akibat kebijakan pemerintah yang berulang kali tidak efektif berjalan.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini mencontohkan kebijakan PSBB yang pernah dilakukan dan PPKM yang saat ini berjalan terlhat tidak mampu membuat masyarakat semakin disiplin prokes.

"Yang kita sayangkan, selama ini evaluasi pemerintah cenderung menyebut faktor utama pandemi yang semakin meluas karena masyarakat yang tidak disiplin prokes.

Mestinya pemerintah sampaikan apa sebabnya kebijakan PSBB dan PPKM tidak berjalan efektif untuk membuat masyarakat lebih disiplin.

Jangan sampai gonta ganti kebijakan yang tambal sulam tanpa menyentuh akar masalah," ujarnya.

Angggota Komisi I DPR RI ini berpendapat, akan lebih baik pemerintah secara transparan sampaikan kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam mengatasi pandemi.