Tak hanya itu, menurut Lukman, lockdown akhir pekan juga perlu diterapkan bersamaan dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan pada Senin sampai Jumat.

"PSBB harus tetap ada. Jadi di hari kerja, masyarakat dibatasi dengan PSBB, Sabtu-Minggu tambah diperketat lagi dengan lockdown akhir pekan," kata Lukman.

Sementara Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Mohammad Arifin, mengatakan Pemprov DKI juga harus melakukan mitigasi terhadap dampak yang timbul di masyarakat jika kebijakan tersebut dilaksanakan.

Contohnya, bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan pokoknya selama akhir pekan maupun pengalihan kegiatan yang biasa dilakukan di akhir pekan.

“Termasuk antisipasi jika masyarakat memenuhi pusat perbelanjaan ataupun pasar sebelum pembatasan kegiatan dilakukan di akhir pekan,” kata Arifin, Jumat (5/2/2021)

Arifin menyadari, diperlukan kebijakan yang bisa lebih memberi efek kejut di masyarakat untuk menekan penularan Covid-19 yang terus naik.

Pembatasan ini juga bertujuan untuk mengurangi mobilitas di hari libur maupun interaksi tanpa menggunakan masker di pemukiman yang masih banyak ditemui dan menjadi salah satu sumber penularan Covid-19.

“Pembatasan kegiatan dalam bentuk lockdown akhir pekan ini jika betul-betul dijalankan dan dipatuhi masyarakat, akan berdampak pada penurunan kasus Covid-19 di Jakarta,” ujar Arifin.

Namun, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta ini juga mengingatkan, selain persiapan yang matang, Pemprov DKI juga harus melakukan sosialisasi yang menyeluruh kepada berbagai elemen masyarakat sebelum menjalankan kebijakan ini.

Di sisi lain, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi meminta Pemprov DKI untuk memikirkan secara matang wacana lockdown akhir pekan.

Pasalnya, kata Pras, akan ada banyak sektor yang bersinggungan dengan kebijakan lockdown tersebut, termasuk sektor ekonomi.

"Jadi kalau lockdown harus dipikirkan matang-matang, sekarang kan semua tersentuh. Masalah ekonomi tersentuh juga kita sangat anjlok dalam pendapatan," kata Pras dalam keterangan suara, Rabu (3/2/2021).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu memang menyadari situasi pandemi Covid-19 tidak main-main. Karena itu, ia meminta adanya kerjasama pemerintah dan masyarakat.

"Situasi ini emang nggak main-main, (caranya) sama-sama mendukung program dengan SOP (standar operasional prosedur) yang ada. SOP Covid-19 itu. Kalau semuanya pada cuek bebek ya susah juga," tutur Pras.