TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Perpres Nomor 14 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease.

Perpres itu menyatakan ada sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah bagi masyarakat yang menolak mengikuti vaksinasi. 

Terkait hal itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet meminta pemerintah mengutamakan pendekatan yang persuasif. 

"Pemerintah harus mengutamakan pendekatan yang persuasif dengan memberikan penjelasan pentingnya pemberian vaksin kepada individu dan menjamin keamanan vaksinasi bagi masyarakat," ujar Bamsoet, dalam keterangannya, Senin (15/2/2021). 

Pemerintah juga diminta untuk terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat terkait Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. 

Bamsoet menilai penting untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman secara mendetail pentingnya dilakukan vaksinasi dalam memutus perkembangan virus corona dalam program kesehatan masyarakat. 

Baca juga: Penjelasan Jubir Presiden tentang Sanksi bagi Warga yang Menolak Divaksin Covid-19

"Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga terus memastikan pendataan bagi kelompok penerima vaksin telah terintegrasi, baik yang telah divaksin maupun yang belum, guna memudahkan pengontrolan dan mencegah terjadinya sengkarut data pada program vaksinasi Covid-19," ungkapnya. 

Lebih lanjut, politikus Golkar itu mengajak seluruh masyarakat untuk dapat memahami dan menerima divaksinasi Covid-19 yang akan diberikan pemerintah sebagai program penanggulangan Covid-19. 

"Dan diharapkan masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi dari sumber yang tidak jelas terkait vaksinasi, mengingat kebijakan vaksinasi ini merupakan bagian dari perlindungan kesehatan agar seluruh lapisan masyarakat terlindungi," tandasnya. 

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo telah meneken Perpres Nomor 14 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease.

Perpres yang diteken pada 9 Februari 2021 itu berisi sejumlah perubahan yang termuat dalam pasal-pasal tambahan.

Dikutip dari lembaran Perpres yang diunggah di laman resmi Sekretariat Negara pada Sabtu (13/2/2021), salah satu pasal yang ditambahkan adalah pasal 13A dan pasal 13B.

Kedua pasal ini berada di antara pasal 13 dan pasal 14 pada Perpres sebelumnya.

Secara rinci, pasal 13A mengatur tentang sasaran penerima vaksin Covid-19, kewajiban sasaran penerima vaksin, dan ketentuan sanksi.