Proses pemberian izin vaksin AstraZeneca berbeda dari sebelumnya. Vaksin yang sudah dipakai di program vaksinasi, vaksin Sinovac asal China itu terlebih dahulu melakukan uji klinis tahap tiga di Bandung. Sementara vaksin AstraZeneca tidak melakukan uji klinis di Indonesia.

Baca juga: Pemprov DKI Mulai Siapkan Usaha Karaoke Bisa Buka di Tengah Pandemi Covid-19

"Tidak semua vaksin yang mendapatkan izin penggunaan darurat (UEA) harus melalui uji klinis di Indonesia," ujar Penny.

"Data mutu, khasiat, dan keamanan bisa didapatkan dari uji klinis yang dilakukan negara lain. Bila (vaksin Covid-19) sudah mendapatkan UEA dari negara lain, lebih mudah lagi sehingga bisa lebih cepat," tambahnya.

VaksinAstraZeneca sudah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Uni Eropa, India, Arab Saudi, hingga Bahrain. Berdasarkan evaluasi BPOM, vaksin AstraZeneca memiliki efikasi atau khasiat 62,1% atau lebih rendah dari vaksin Sinovac yakni 65,3 persen.

Selain itu, vaksin ini dapat digunakan lansia, atau 18 tahun ke atas. Vaksin ini didatangkan dalam kerangka kerja sama pengadaan vaksin oleh COVAX yang diinisiasi oleh World Health Organization (WHO).

Penny juga mengungkapkan terkait masalah keamanan, berdasarkan data hasil uji klinik yang disampaikan, pemberian Vaksin AstraZeneca 2 dosis dengan interval 4-12 minggu pada total 23.745 subjek dinyatakan aman dan dapat ditoleransi dengan baik.

Sedangkan dari evaluasi khasiat, pemberian vaksin AstraZeneca menunjukkan kemampuan yang baik dalam merangsang pembentukan antibodi. Selain di beberapa negara berpopulasi muslim, izin serupa juga telah diberikan oleh sebagian negara di wilayah Eropa seperti United Kingdom, Inggris, dan Belgia.

Sementara di Indonesia, BPOM telah menerbitkan persetujuan izin penggunaan darurat atas vaksin AstraZeneca bernomor EUA 2158100143A1 pada 22 Februari 2021 dengan efikasi 62,10 persen.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta Kementerian Kesehatan RI lebih kencang dalam mensosialisasikan pentingnya vaksin. Karena kata Charles, masih ada kelompok masyarakat Indonesia yang tidak percaya dengan vaksin sehingga enggan divaksin.

"Tidak sedikit masyarakat yang tidak yakin dengan vaksinasi. Jadi Kementerian Kesehatan punya Pekerjaan Rumah untuk sosialisasi ke masyarakat agar mau divaksin," pesan Charles.

Minimal kata Charles, harus 80 persen masyarakat Indonesia mau divaksin. Hal itu agar menciptakan herd immunity yang bisa memperkecil kematian akibat penyebaran Covid-19. Apabila herd immunity dilakukan secara alamiah, dikhawatirkan akan banyak korban berjatuhan karena virus Sars Cov2.

Sehingga akan berdampak pada ekonomi dan gejolak sosial di masyarakat. Charles optimis bahwa vaksin yang digunakan Indonesia aman untuk tubuh manusia. Sebab dari hasil tinjauannya di daerah pilihannya, ia belum mendapati keluhan dari masyarakat yang sudah divaksin.(Tribun Network/vio/des/wly)