Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Paksakan Uji Klinik Fase II, Ketua Satgas IDI Harap Peneliti Vaksin Nusantara Terbuka kepada Publik

BPOM belum memberikan lampu hijau terhadap vaksin Sel Dendritik atau vaksin nusantara. Ketua Satgas COVID-19 IDI mengimbau peneliti terbuka.

Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Anita K Wardhani
zoom-in Paksakan Uji Klinik Fase II, Ketua Satgas IDI Harap Peneliti Vaksin Nusantara Terbuka kepada Publik
Freepik
Paksakan Uji Klinik Fase II, Ketua Satgas IDI Harap Peneliti Vaksin Nusantara Terbuka kepada Publik 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Badan POM belum memberikan lampu hijau terhadap vaksin Sel Dendritik atau yang dikenal vaksin Nusantara untuk melanjutkan proses uji klinik fase II.

Meski demikian, sejumlah anggota komisi IX DPR RI berkeinginan menjadi relawan vaksin Covid-19 besutan mantan Menkes Terawan Agus Putranto.

Sorotan bermunculan, seperti yang dikemukakan oleh Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Profesor Zubairi Djoerban.

Baca juga: Pro Kontra Vaksin Nusantara, 40 Anggota DPR Jadi Relawan, BPOM Ragu, hingga Jawaban Peneliti

Baca juga: Soal Vaksin Nusantara, Presiden PKS : Asal Sudah Lolos Uji Klinis, Clearlah Itu 

Ia menilai, vaksin Nusantara sulit mendapat kepercayaan ahli maupun masyarakat.

Terlebih, sikap peneliti dibaliknya memiliki kesan memaksakan pengembangan vaksin yang digadang-gadang buatan anak negeri ini.

Hal itu diungkapnya dalam akun Twitter @ProfesorZubairi yang dikutip Tribunnews.com, Kamis (15/4/2021).

Zubairi Djoerban
Zubairi Djoerban (Grafis Tribunnews.com/Ananda Bayu S)
Berita Rekomendasi

"Tanpa bermaksud tendensius, saya ingin pihak Vaksin Nusantara menjelaskan kepada publik, kenapa tetap ingin melaksanakan uji klinis fase dua," jelasnya.

"Padahal BPOM belum keluarkan izin untuk itu. Relawannya pun DPR, yang sebenarnya sudah menjalani vaksinasi kan? Ini benar-benar ganjil," tambah Zubairi.

Ia berharap, peneliti dapat membuka ruang penjelasan terhadap publik maupun lembaga terkait menyoal vaksin ini.

"Bagi saya, tidak ada yang lebih penting selain evidence based medicine (EBM). Kalau uji klinis fase dua ini dilakukan tanpa izin BPOM, rasanya kok seperti memaksakan ya," harap dia..

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas