Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Polemik Vaksin Nusantara

Pro Kontra Vaksin Nusantara, 40 Anggota DPR Jadi Relawan, BPOM Ragu, hingga Jawaban Peneliti

Saat vaksinasi covid-19 yang digencarkan pemerintah, muncul pro kontra vaksin nusantara besutan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Pro Kontra Vaksin Nusantara, 40 Anggota DPR Jadi Relawan, BPOM Ragu, hingga Jawaban Peneliti
Freepik
Pro Kontra Vaksin Merah Putih, 40 Anggota DPR Jadi Relawan, BPOM Ragu, hingga Jawaban Peneliti 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Saat vaksinasi covid-19 yang digencarkan pemerintah, muncul pro kontra vaksin nusantara besutan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Vaksin Sel Dendritik atau yang dikenal vaksin Nusantara kembali menuai kontroversi.

Beberapa anggota DPR RI ingin menjadi relawan uji klinik meski BPOM RI menemukan kejanggalan dalam penelitian dan pengembangan vaksin Nusantara.

Bagaimana sebenarnya vaksin Nusantara ini? Benarkah ampuh? Siapa saja yang sudah mencoba? Berikut ulasan Tribunnews.com.

Baca juga: Peneliti Jelaskan Tahapan Riset Vaksin Nusantara

Baca juga: Eijkman Dorong Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19, Sebelum Virus Corona Banyak Bermutasi

Vaksin Nusantara ini diketahui belum bisa lanjut ke tahap uji klinis fase II oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Dokumen hasil pemeriksaan tim BPOM menunjukkan berbagai kejanggalan penelitian vaksin.

ILUSTRASI Vaksin: 4 Pertanyaan yang Belum Terjawab Mengenai Vaksin Pfizer, Apakah Aman Bagi Orang Tua?
Pro Kontra Vaksin Merah Putih, 40 Anggota DPR Jadi Relawan, BPOM Ragu, hingga Jawaban Peneliti (Freepik)

Misalnya tidak ada validasi dan standardisasi terhadap metode pengujian. Hasil penelitian pun berbeda-beda, dengan alat ukur yang tak sama.

Selain itu, produk vaksin tidak dibuat dalam kondisi steril. Catatan lain adalah antigen yang digunakan dalam penelitian tidak terjamin steril dan hanya boleh digunakan untuk riset laboratorium, bukan untuk manusia.

Tertulis dalam dokumen tersebut, BPOM menyatakan hasil penelitian tidak dapat diterima validitasnya.

Baca juga: Hukum Suntik Vaksin Covid-19 di Siang Hari Bulan Ramadhan, MUI: Tidak Batalkan Puasa

Baca juga: Gatot Nurmantyo Ikut Jadi Relawan Uji Klinis Vaksin Nusantara

Dalam bagian lain dokumen disebutkan, uji klinis terhadap subjek warga negara Indonesia dilakukan oleh peneliti asing yang tidak dapat menunjukkan izin penelitian.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Penulis: Anita K Wardhani
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas