Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Inisiator Vaksin Nusantara Letnan Jenderal TNI (Purn) Terawan Agus Putranto tetap berkeinginan agar uji klinik fase III vaksin Nusantara bisa berlanjut.

BPOM pun angkat bicara terkait hal itu.

Melalui pesan singkat WhatApps, Kepala Badan POM RI Penny K. Lukito mengungkapkan, merujuk pada nota kesepahaman  "Penelitian Berbasis Pelayanan Menggunakan Sel Dendritik untuk Meningkatkan Imunitas Terhadap Virus SARS-CoV-2" maka, kelanjutan vaksin besutan eks menteri kesehatan itu bukan lagi berada di bawah pengawasan BPOM RI.

Baca juga: BPOM Ingatkan Jangan Beli Obat Ivermectin Sembarangan, Pemakaiannya Harus dengan Pengawasan Dokter

Baca juga: Cegah Ketergantungan Vaksin Impor, DPR Dorong Percepatan Produksi Vaksin Merah Putih dan Nusantara

Dalam MoU yang ditandatangani Kepala BPOM, Menteri Kesehatan, dan Kepala Staf Penerangan TNI AD dijelaskan bahwa vaksin nusantara ditetapkan sebagai penelitian berbasis pelayanan individu atau tidak dapat diproduksi massal.

Sehingga, pengawasan terkait hal itu kini berada di Kementerian Kesehatan.

"Sudah bukan melalui jalur BPOM. Bukan produk yang akan digunakan masal, diproduksi masal. Tapi itu pelayanan individual, berbasis pelayanan kesehatan. Jadi bukan melalui Badan POM. Pengawasannya oleh Kemenkes," kata Penny saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Kamis (17/6/2021).

Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI, Rabu kemarin, Terawan meminta dukungan komisi VII DPR RI agar uji klinik fase III vaksin Nusantara bisa berlanjut.

Ia mengaku tidak paham dengan alasan pemerintah tidak meloloskan vaksin besutannya menuju uji klinik fase III

"Kami mohon bantuan dari Komisi VII agar kami diizinkan menyelesaikan riset, karena ini tinggal selangkah lagi menuju uji klinis III," kata Terawan.

"Kami ucapkan terima kasih luar biasa teman-teman Komisi VII DPR yang begitu sangat mendukung program Vaksin Nusantara. Saya salut karena tadinya saya merasa dalam kesendirian," lanjut dia.