Tribun

Penanganan Covid

Covid Menggila Lagi, Komisi IX DPR Minta Pemerintah Terapkan PSBB

Charles Honoris meminta pemerintah mengambil langkah tegas seiring semakin meningkatnya lonjakan kasus Covid-19 tiap hari.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
Covid Menggila Lagi, Komisi IX DPR Minta Pemerintah Terapkan PSBB
TribunJakarta/Gerald Leonardo Agustino
Antrean mobil jenazah mengular di pemakaman khusus Covid-19 TPU Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (17/6/2021) siang. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah mengambil langkah tegas seiring semakin meningkatnya lonjakan kasus Covid-19 tiap hari.

Charles meminta pemerintah untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

"Angka penularan Covid-19 pasca-libur Lebaran 2021 semakin menggila. Pada Kamis (17/6), angka penularan dan kematian harian nasional mecetak rekor baru, yakni 12.624 kasus harian (tertinggi sejak 30 Januari 2021) dan 227 orang meninggal dunia (tertinggi sejak 3 April 2021)," ujar Charles, kepada wartawan, Jumat (18/6/2021). 

Charles juga mengungkap bahwa angka keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) fasilitas kesehatan di hampir seluruh provinsi di Pulau Jawa sudah di atas batas yang ditetapkan WHO yakni 60%. 

"Bahkan, di DKI Jakarta, BOR nyaris menyentuh angka 80%. Bayangkan bagaimana jika faskes di pulau tempat lebih dari separuh populasi nasional menghuni ini kolaps?" kata dia. 

Politikus muda PDI Perjuangan itu juga menyoroti fakta di lapangan, dimana tanda-tanda faskes kolaps semakin nyata di depan mata. 

Baca juga: Puncak Kasus Covid-19 Diprediksi Akhir Juni, Pakar Sebut Lockdown Total Perlu Diberlakukan

Charles merujuk kepada antrean pasien mengular masuk RS, ada pula yang ditolak karena RS penuh, bahkan ada yang meninggal dunia dalam perjalanan karena tidak kunjung mendapat RS rujukan. 

Di sisi lain, lanjutnya, para tenaga kesehatan keteteran karena lonjakan pasien yang tak terhingga tiap harinya. 

"Melihat data dan fakta tersebut, PPKM Mikro yang diberlakukan sekarang jelas tidak cukup merespons kedaruratan penularan Covid-19 saat ini. Apalagi dengan jumlah tes dan lacak yang minim di beberapa daerah, PPKM Mikro menjadi tidak efektif. Apalah arti zonasi warna, jika tes dan lacak minim?" tegas Charles. 

Charles pun meminta semua pihak menelaah seperti di DKI Jakarta yang jumlah tes dan lacaknya terbilang tinggi dibanding daerah lain, ternyata kesenjangan antara jumlah orang yang terinfeksi Covid-19 dengan jumlah yang dilaporkan sangat jomplang.

Bahkan, survei seroprevalensi CISDI di Jakarta menyebutkan, jumlah orang yang benar-benar terinfeksi ternyata 12 kali lebih tinggi dari apa yang dilaporkan/tercatat. Karenanya Charles mendesak pemerintah memberlakukan PSBB

"Buat saya, kondisi yang terjadi saat ini bukan hanya mengkhawatirkan, tapi sudah mengerikan. Perlu tindakan cepat dari Pemerintah Pusat untuk segera membatasi kegiatan sosial masyarakat secara besar (PSBB), tidak lagi parsial," kata Charles. 

"Kalau Covid-19 saat ini diibaratkan tsunami, PSBB ini seperti pemecah gelombang di lautan, sehingga gelombang yang sampai di daratan tidak begitu besar. Tanpa pemecah gelombang itu, saya takut para tenaga kesehatan dan masyarakat di daratan akan ikut tersapu," tandasnya. 

Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas