Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Upaya dalam menangani lonjakan kasus Covid-19 setelah libur Idul Fitri 2021 harus dilakukan dengan cepat dan tepat.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus sejalan agar setiap kebijakan yang dikeluarkan efektif dalam menekan penyebaran Covid-19.

"(Pandemi Covid-19) ini masalah bersama, perlu kesadaran politik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota," ujar Koordinator Nasional Sahabat Airlangga, Deden Nasihin, dalam diskusi virtual Jumat (18/6/2021).

Menurut Deden sudah seharusnya para Kepala Daerah menanggalkan kepentingan politik agar fokus dalam menangani Pandemi.

Menurutnya yang menjadi prioritas saat ini mengatasi krisis kesehatan dan krisis ekonomi akibat wabah Corona.

"Belum waktunya pencitraan untuk panggung (Pilpres) 2024," katanya.

Baca juga: Yogyakarta Luncurkan Sentra Vaksinasi Covid-19 Ramah Disabilitas

Hal itu kata dia seperti yang ditunjukkan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto.

Menurutnya Ketua Umum Golkar tersebut selalu menolak apabila membicarakan pencapresan.

"Kalau misalnya kita mau jujur, Pak Airlangga itu sebagai Menko Perekonomian, Ketua KPC PEN, dan Ketua Umum Partai Golkar. (Posisi-posisi) itu sudah jadi modal besar maju Pilpres 2024, tetapi beliau lagi-lagi ketika diajak diskusi, beliau tidak mau untuk dicalonkan dalam pilpres, beliau lebih (memilih) banyak kerja," tuturnya.

Pada kesempatan sama, Presiden Ahlina Institute, Tifauzia mengatakan kasus Covid-19 di Indonesia kembali melonjak.

Baca juga: Kasus Covid-19 DKI Melonjak, Penjualan Vitamin di Pasar Pramuka Meningkat hingga 50%

Trennya berbeda dengan kejadian pada 2020 lalu.

"Sekarang kita hadapi pesakitan yang banyak. Tahun lalu, saya bilang pada Mei, siapkan kuburan massal karena kita hadapi CFR (case fatality rate/tingkat kematian kasus) tinggi," katanya.

Untuk menanganinya, sambung Tifauzia, diperlukan fasilitas kesehatan (faskes) dan sumber daya manusia (SDM) penangan Covid-19 yang cukup.

Menurutnya, penyiapan faskes, termasuk fasilitas karantina dan rumah sakit (RS) darurat, takkan bisa jika hanya mengandalkan pemerintah pusat.

"Beban pandemi harus dibagi," ujarnya.