TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat tidak perlu mempertentangkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dan lockdown.

Jokowi menyebut PPKM Mikro dan lockdown memiliki tujuan yang sama.

"Saya sampaikan bahwa PPKM Mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama, yaitu membatasi kegiatan masyarakat, untuk itu tidak perlu dipertentangkan," ungkap Jokowi dalam keterangan pers, Rabu (23/6/2021).

Jokowi meyakini jika PPKM Mikro diimplementasikan dengan baik, maka laju kasus bisa terkendali.

Namun Jokowi menyadari PPKM Mikro saat ini belum menyeluruh dan masih sporadis di beberapa tempat.

"Untuk itu saya minta pada gubernur, bupati dan wali kota, untuk meneguhkan komitmennya, mempertajam penerapan PPKM Mikro, optimalkan posko-posko Covid-19 yang telah terbentuk di masing-masing desa/kelurahan," ungkap Jokowi.

Baca juga: Epidemiolog Unair: PPKM Mikro Itu Gagal, Kenapa Tidak Berani Mengakui?

Presiden mengungkapkan fungsi utama posko untuk mendorong perilaku masyarakat untuk taat protokol kesehatan.

"Oleh sebab itu mari kita semua lebih berdisiplin, disiplin yang kuat dalam menghadapi wabah ini," ungkapnya.

Jokowi dalam keterangannya juga menyebut pemerintah telah menerima banyak masukan dari masyarakat.

Termasuk usulan pemberlakuan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan lockdown mengingat lonjakan kasus positif yang sangat pekat.

"Pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan Covid-19 dengan memperhitungkan kondisi ekonomi, sosial, politik di negara kita dan juga pengalaman dari negara lain."

Baca juga: Penebalan PPKM Mikro se-Indonesia 22 Juni sampai 5 Juli, Resto hingga Kaki Lima 25 Persen Kapasitas

"Dan pemerintah telah memutuskan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19 hingga ke tingkat desa dan komunitas," urai Jokowi.

Jokowi menyebut PPKM Mikro diputuskan jadi kebijakan untuk mengendalikan Covid-19 karena masih memberi ruang roda ekonomi bergerak.