TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus positif covid-19 terus mengalami lonjakan.

Pemerintah lebih memilih opsi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat(PPKM) Mikro ketimbang lockdown atau mengunci wilayah.

Saat PPKM Mikro masih banyak masyarakat yang kurang mematuhi peraturan dan protokol kesehatan pandemi covid-19 alias 'ngeyel'.

Hal itu diduga karena di tengah-tengah masyarakat saat ini masih ada kabar hoaks berseliweran ditambah lagi mitos atau kepercayaan tertentu.

"Di masyarakat kita masih banyak hoaks dan banyak mitos.

Mitos tentang penyakit dan agama, mitos pengobatan. Hal-hal tersebut sangat penting untuk segera dibenahi," ujar Anggota Komisi IX DPR, Wenny Haryanto dalam pernyataannya, Sabtu(26/6/2021).

Baca juga: Virus Corona Varian Delta Diduga sudah Masuk Palabuhanratu Sukabumi

Menurut dia, masyarakat sebenarnya sudah tahu bahaya Covid-19. Persoalannya, mungkin masyarakat juga sudah mulai jenuh dengan keadaan saat ini. Kemudian, ada euforia vaksinasi. 

"Jadi mungkin ada sedikit abai dalam menjalankan protokol kesehaan yang sekarang mengakibatkan jumlah lonjakan penderita Covid-19 yang luar biasa se-Indonesia, khususnya Pulau Jawa," tutur Wenny.

Konsep Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro dinilai Wenny sudah tepat untuk mencegah penularan Covid-19. 

Namun, butuh kedisiplinan masyarakat agar kebijakan tersebut berjalan efektif.

"Konsep PPKM Mikro ini sudah sangat tepat dijalankan masyarakat Indonesia. Jika ada yang mengalami gejala Covid-19, masyarakat melapor sendiri kepada RT/RW dan puskesmas," kata Wenny.

Wenny juga melihat penegak hukum sudah menjalankan tugas sesuai prosedur. "Jika ada pelanggar protokol kesehatan, baik individu maupun organisasi atau kelompok diberikan sanksi sesuai pelanggarannya," kata Wenny.

Wenny menilai ada hal yang perlu masyarakat tingkatkan, seperti pentingnya mematuhi kebijakan PPKM Mikro. Selain itu, perlu komunikasi lebih komprehensif dan masif dengan masyarakat terkait sosialisasi pra bencana dan penanganan bencana Covid-19.

Pendekatan komunikasi bisa memanfaatkan pemuka masyarakat atau figur publik yang bisa menjadi contoh, media massa, media sosial, atau sekolah. Sehingga pesan kebenaran sampai ke masyarakat.

Anggota Komisi IX DPR Muchamad Nabil Haroen mendorong ada tindakan tegas kepada para pelanggar protokol kesehatan. Dia juga berharap penerapan PPKM Mikro juga bisa lebih tegas. Tetapi tindakan tegas jangan sampai menakutkan atau membuat trauma masyarakat.

"Ketegasan itu untuk membuat semua pihak bersatu dan saling bantu. Jangan sampai kebijakan hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, nanti rakyat yang akan dirugikan," tutur Nabil. (Willy Widianto)