TRIBUNNEWS.COM - Wali Kota Malang, Sutiaji turut menanggapi adanya pemerlakuan PPKM Darurat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk wilayah Jawa dan Bali.

Menurut Sutiaji, pemberlakuan PPKM Darurat yang bersifat sektoral ini tidak ada artinya.

Sebab sifatnya hanya pembatasan sesaat dan di wilayah tertentu saja.

Sutiaji pun mengusulkan seharusnya PPKM Darurat diterapkan secara nasional.

Karena, Sutiaji menilai PPKM yang hanya dilakukan di kota-kota tertentu, hanya akan memperpanjang masalah.

Baca juga: PPKM Darurat: 48 Kabupaten/Kota Masuk Level 4 Kasus Covid-19, Bagaimana Kriterianya?

"Kami menyarankan sesungguhnya, kalau lockdown lokal itu tidak ada artinya, jadi pembatasan sesaat. Jadi menurut kami seharusnya sikapnya secara nasional diterapkan."

"Seyogyanya diterapkan secara nasional. Menurut saya PPKM yang sektoral hanya kota-kota tertentu nanti malah memperpanjang masalah," kata Sutiaji, dikutip dari tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Kamis (1/7/2021).

Lebih lanjut, Sutiaji menuturkan, jika PPKM Darurat hanya diterapkan di sebagian wilayah saja, maka tidak ada yang bisa menjamin masyarakat tidak akan terpapar saat PPKM Darurat selesai diterapkan.

"Siapa yang menjamin ketika orang luar masuk, tidak terpapar saat PPKM darurat usai. Makanya perlu menyeluruh," pungkasnya.

Baca juga: PPKM Darurat Diberlakukan, Pemerintah Juga Diminta Perhatikan Nakes dan Penunjang

Keberhasilan PPKM Darurat Ditentukan Partisipasi Masyarakat

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi langkah pemerintah menerapkan PPKM Darurat.

Sebelumnya, Puan terus mendorong pemerintah agar segera melakukan pengetatan PPKM Mikro demi menekan lonjakan kasus Covid-19.

“Ini merupakan jawaban dari masukan-masukan berbagai pihak, semoga nantinya kebijakan ini benar-benar efektif menekan laju virus corona di Indonesia, khususnya Pulau Jawa dan Bali."

"Kita semua ingin bangsa ini segera pulih dari pandemi,” ucap Puan, dalam keterangannya, Kamis (1/7/2021).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengumumkan secara resmi diterapkannya PPKM Darurat untuk mencegah semakin luasnya penyebaran Covid-19. PPKM Darurat akan berlaku sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali.

Baca juga: Mendagri: Pelanggaran Aturan PPKM Darurat akan Dikenakan Sanksi Pidana, Sanksi Sosial, hingga Denda

Kebijakan itu diambil setelah pemerintah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak.

Selain itu, Jokowi juga menyatakan bahwa pandemi Covid-19 memang berkembang sangat cepat, terutama adanya varian baru virus corona, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih ketat dan tegas.

Menurut Puan, masyarakat tidak perlu panik dengan PPKM Darurat.

Dia yakin kondisi dan penanganan pandemi Covid-19 akan semakin membaik jika pemerintah konsisten dan tegas, serta masyarakat berpartisipasi menyukseskan PPKM Darurat.

Baca juga: Tito Karnavian Segera Terbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Soal PPKM Darurat

“Keberhasilannya sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat dalam menyukseskan PPKM Darurat."

"Marilah kita bulatkan tekad untuk mengakhiri situasi darurat ini. Kita pasti bisa,” ujar Puan.

Selain itu, mantan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) ini juga menekankan agar PPKM Darurat diimplementasikan dengan baik dan disiplin.

Beberapa waktu sebelumnya, Puan juga sudah mengingatkan pemerintah agar segera menekan tombol darurat untuk menangani pandemi Covid-19.

Baca juga: PPKM Darurat Berlangsung 2 Pekan Lebih, Kemendag Pastikan Stok Pangan Aman

“Semua pihak terkait harus membantu agar PPKM Darurat dilaksanakan dengan sempurna, tegakkan aturan, tidak berhenti sebagai kebijakan di atas kertas,” ucapnya.

Menurut Puan, PPKM Darurat harus dibarengi dengan vaksinasi yang intens.

Jika perlu, kata Puan, pemerintah menerapkan kebijakan jemput bola memvaksinasi masyarakat dari rumah ke rumah.

“Saya harap juga masyarakat berdisiplin. Semua elemen bangsa harus bergotong-royong supaya pelaksanaan PPKM Darurat ini efektif,” pungkas politikua PDI Perjuangan itu.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Chaerul Umam)

Baca berita lainnya terkait Penanganan Covid.