Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Virus Corona

NasDem: Usulan RS Khusus Pejabat Berlebihan dan Sakiti Perasaan Publik

Ketua DPP Partai NasDem itu mengatakan saat ini tidaklah tepat mengusulkan hal yang justru membangun jurang pemisah.

NasDem: Usulan RS Khusus Pejabat Berlebihan dan Sakiti Perasaan Publik
Tribunnews.com/ Chaerul Umam
Willy Aditya. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi NasDem Willy Aditya angkat bicara mengenai usulan dari Wasekjen DPP PAN dr. Rosaline Rumaseuw terkait adanya rumah sakit khusus yang diperuntukkan bagi pejabat.

Willy menilai usulan tersebut sangat berlebihan dan justru membuat masyarakat atau publik tersakiti.

Baca juga: Kemendikbudristek: Guru Harus Menjadi Wonder Woman dan Superman di Masa Pandemi Covid-19

"Usulan yang disampaikan untuk membangun RS khusus bagi pejabat negara saya kira berlebihan dan akan menyakiti perasaan publik," ujar Willy, kepada wartawan, Kamis (8/7/2021).

Ketua DPP Partai NasDem itu mengatakan saat ini tidaklah tepat mengusulkan hal yang justru membangun jurang pemisah.

Baca juga: Anies Janji Tak Potong Tunjangan Gaji ASN DKI, Dana Penanganan Covid-19 Diambil Dari Pos Ini

Justru lebih tepat, kata Willy, jika anggota DPR sama-sama menyukseskan langkah pemerintah untuk mengendalikan laju penularan Covid-19 ini.

"Bukan dengan usulan membangun RS yang justru menempatkan privilege yang tidak penting demikian," ungkapnya.

Menurutnya ada banyak cara agar masyarakat --termasuk anggota DPR-- terlindungi dari pandemi selain menuntut pendirian RS eksklusif.

Baca juga: Cerita Warga Lenteng Agung Patungan Beli Ambulans untuk Bantu Korban Covid-19

Dia mencontohkan promosi pembatasan mobilitas, hidup sehat dan prokes, mendorong tempat-tempat isoman berbasis RT/RW dengan dukungan fasilitas yang memadai, dan banyak lainnya.

"Contoh gotong royong yang ditunjukan warga saat ini seharusnya menjadi pembelajaran penting. Anggota DPR sepatutnya mendorong gotong royong demikian dan kalau perlu ikut memfasilitasinya sesuai daerah pemilihan masing-masing," jelas Willy.

"Tentu sebagai anggota DPR juga perlu mendorong lahirnya kebijakan negara yang dapat menjadi payung hukum tindakan cepat tanggap dalam masa kedaruratan bagi aparatur pemerintah," pungkasnya.

Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas