TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Kepala Staf Presiden Moeldoko mengakui bahwa keputusan pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat merupakan keputusan yang sulit.

Karena PPKM Darurat pasti akan berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat.

"Tentunya ini akan ada sebuah konsekuensi dimana dampaknya terhadap perekonomian masyarakat akan cukup dirasakan. Namun sekali lagi ini adalah sebuah pilihan yang sulit yang harus diambil oleh pemerintah," kata Moeldoko dalam video yang diterima Tribunnews.com, Sabtu, (10/7/2021).

Keputusan menerapkan PPKM Darurat  terpaksa diambil pemerintah untuk menyelamatkan masyarakat dari paparan Covid-19. 

Pemerintah terpaksa menarik rem darurat karena lonjakan kasus yang terjadi akibat mobilitas masyarakat yang tinggi dan adanya varian delta.

Baca juga: Tina Toon Kecam Wacana RS Covid Untuk Pejabat, Sebut Ngaco dan Egois

Oleh karena itu menurut Moledoko, PPKM Darurat akan terus diterapkan hingga pandemi Covid-19 dapat dikendalikan.

Saat ini kata Moeldoko PPKM Darurat baru berhasil menurunkan 30 persen mobilitas masyarakat. 

Untuk bisa menurunkan penyebaran Covid-19, tingkat mobilitas harus turun minimal 50 persen.

"Pemerintah tetap akan memperkuat dan juga memperketat penyelenggaraan PPKM sampai dengan tanggal 20 juli. Memperkuat terhadap seluruh petugas yang saat ini tersebar baik TNI-Polri dan seluruh elemen masyarakat dan memperketat agar persoalan disiplin menjadi sesuatu yang tidak boleh ditawar-tawar lagi," katanya.

Moeldoko meminta masyarakat untuk membantu upaya pemerintah dalam menekan penyebaran Covid dengan patuh terhadap protokol kesehatan dan kebijakan pemerintah. Diantaranya mengurangi mobilita dan tidak berkerumun.

"Kenapa? karena tanpa adanya kesadaran disiplin yang tinggi tadi maka akan sangat sulit PPKM itu berhasil dengan baik. Itu poinnya ada di situ," pungkasnya.