Soroti Adanya Vaksinasi Berbayar, Abdul Rachman Thaha: Indonesia Harusnya Tiru Malaysia dan Filipina
Anggota DPD RI, Abdul Rachman Thaha ikut menyoroti adanya vaksinasi berbayar di Indonesia.
Penulis: Faryyanida Putwiliani
Editor: Daryono
Bahkan memperlakukan perdagangan vaksin Covid-19 sebagai perbuatan ilegal dan menjatuhi hukuman bagi para pelakunya.
"Apakah Pemerintah memanfaatkan sumbangan vaksin dari negara-negara lain, lalu menjadikan persediaan vaksin sebelumnya sebagai barang dagangan?"
"Kita patut tiru negara jiran, Filipina misalnya, yang bersikukuh tidak memperdagangkan vaksin Covid-19 dan memperlakukan perdagangan vaksin sebagai perbuatan ilegal. Pelakunya dijatuhi hukuman," pungkasnya.
Baca juga: Hasan Basri Nilai Vaksin Berbayar Tidak Etis dan Tidak Sesuai Prinsip Keadilan
Gerindra Sebut Vaksinasi Berbayar Tingkatkan Penderitaan Rakyat
Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad mempertanyakan adanya vaksinasi berbayar melalui perusahaan BUMN farmasi PT Kimia Farma.
Dia mengingatkan bahwa dalam UUD 1945 negara mewajibkan melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia.
Dia menegaskan program vaksinasi seharusnya dilakukan secara gratis tanpa harus menambah beban masyarakat.
"Program Presiden Joko Widodo tentang percepatan vaksinasi gratis di seluruh pelosok nusantara harus didukung oleh seluruh pembantunya," katanya kepada wartawan, Minggu (11/7/2021).
Anggota Komisi XI DPR RI itu mengungkapkan, dirinya bakal mempertanyakan vaksinasi berbayar kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Baca juga: Vaksin Berbayar, Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR: Jangan Mencari Untung dengan Memeras Rakyat
Khususnya kepada penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Kita akan mempertanyakan ke Menteri Keuangan tentang Penggunaan APBN 2021 senilai Rp 97 T untuk Kesehatan termasuk membeli vaksin," ucapnya.
Kamrussamad juga mempertanyakan apakah ini cara pemerintah untuk melakukan penghematan pada biaya kesehatan atau untuk menekan rakyat.
Sebab keputusan mengkomersialkan vaksin sangat berbanding terbalik dengan upaya percepatan vaksinasi gratis di seluruh pelosok negeri.
"Apakah ini keputusan terbaru untuk menghemat biaya kesehatan atau untuk meningkatkan penerimaan rakyat di atas penderitaan rakyat. Apakah hal ini pantas?" pungkasnya.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/chaerul umam)
