Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Golkar, Ace Hasan Syadzily memberikan tanggapan terkait wacana perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga enam pekan.

Ace mengatakan wacana tersebut tentu sudah berdasarkan evaluasi terhadap PPKM Darurat yang sudah berjalan selama dua pekan terakhir.

"Pemerintah saya kira sudah mempertimbangkan dan memiliki kajian yang mendalam tentang kemungkinan adanya perpanjangan PPKM Darurat hingga enam minggu. Tentu kajian tersebut didasarkan atas evaluasi PPKM Darurat yang telah berjalan selama dua minggu ini," ujar Ace, ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (14/7/2021).

Ketua DPP partai Golkar tersebut mengatakan dari hasil evaluasi dapat diketahui sudah sejauh mana tingkat positivity rate dari tingkatan penularan Covid-19 setelah kebijakan PPKM Darurat berjalan selama dua minggu.

"Apakah dengan kebijakan PPKM Darurat ini, ada trend pengendalian yang lebih baik, sejauh mana penanganan kesehatan masyarakat, adakah efektivitas pengetatan mobilitas masyarakat ini terhadap pengendalian penularan terutama penurunan angka keterisian fasilitas kesehatan di tempat-tempat pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas dan RS darurat yang telah dipersiapkan," kata dia.

Baca juga: Soal Pencampuran Vaksin Covid-19 dari 2 Merek Berbeda, Ini Kata WHO

Jika penularan Covid-19 masih belum terkendali dengan baik atau setidaknya berdasarkan laporan harian Covid-19 belum ada tanda-tanda mereda, Ace mengatakan pemerintah sebaiknya jangan bertaruh dengan kesehatan masyarakat.

"Apabila kita masih memaksakan diri untuk tetap memberikan kelonggaran bagi mobilitas masyarakat pada situasi seperti normal, hal tersebut belum tentu dapat mendorong kepada situasi menjadi lebih baik lagi. Ingat, kesehatan masyarakat merupakan prioritas utama dan menjadi prasyarat bagi iklim pemulihan ekonomi," ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu juga menyampaikan program vaksinasi Covid-19 harus terus digenjot secara maksimal hingga kekebalan komunitas atau herd immunity bisa dikatakan terpenuhi.

Baca juga: Kisah Penyintas Covid-19 Alumni RSDC Wisma Atlet, Awalnya Merasa Seram Hingga Punya Banyak Teman

Pemerintah, kata dia, juga harus memastikan ketersediaan vaksin dengan merk apapun asal memiliki tingkat efikasi yang tinggi, dan melakukan pemerataan program vaksinasi secara massif di seluruh Indonesia hingga ke pelosok-pelosok.

Sebab saat ini hampir semua daerah di Indonesia, termasuk di kampung-kampung, tingkat penyebarannya sudah merata pula.

"Untuk itu, jangan bertaruh dengan kesehatan masyarakat. Covid-19 merupakan penyakit menular yang berdampak kepada berbagai aspek, terutama ekonomi," katanya.

Baca juga: Satgas Covid-19: Jika Kondisi Belum Terkendali, PPKM Darurat Memungkinkan Diperpanjang

"Selesaikan dulu tingkat pengendalian penularannya, pastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang merata dan terjangkau masyarakat, genjot terus vaksinasi Covid-19 untuk kekebalan komunitas, tegakan disiplin protokol kesehatan, dan tentu penuhi kebutuhan sosial dasar masyarakat yang terdampak, setelah itu baru kita aspek pemulihan ekonomi," lanjut Ace.

Ia yakin pemerintah mampu untuk mengendalikan situasi pandemi saat ini, termasuk menyelesaikan penanganan kesehatan masyarakat dan mengendalikan mobilitas masyarakat untuk menahan laju penularan dengan kebijakan PPKM Darurat.

"Segera masyarakat yang terdampak ekonomi kebutuhan dasarnya untuk diberikan bantuan sosial seperti beras dan kebutuhan sembako," katanya.