TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus positif Covid-19 di Indonesia bertambah 54.000 pada Jumat (16/7/2021) hingga pukul 12.00 WIB. Dengan tambahan hari ini, total kasus positif menjadi 2.780.803.

Data tersebut sebagaimana dilihat di situs resmi Kemenkes.

Sementara itu, kasus kematian bertambah 1.205 orang sehingga total menjadi 71.397 orang. Ini merupakan rekor kasus kematian Covid-19 di Indonesia.

Kabar baiknya, kasus kesembuhan bertambah 28.079 orang dalam sehari. Sehingga ada 2,204 juta pasien yang sembuh dari Covid-19.

Berdasarkan data tersebut, kasus aktif Covid-19 per hari ini terus meningkat hingga menembus 504.915 orang.

Sebagai informasi, kasus aktif merupakan pasien Covid-19 yang saat ini masih menjalani perawatan maupun isolasi mandiri.

Daerah Luar Jawa-Bali Waspada

Epidemiologi sekaligus Peneliti Pandemi dari Griffith University Australia Dr Dicky Budiman menyebut, strategi yang baik dan kuat akan mampu menekan penyebaran Covid-19.

Terlebih, dengan pemberlakuan PPKM Darurat Jawa-Bali yang ketat serta testing Covid-19 yang dioptimalkan sebanyak 500 ribu per harinya.

Namun, ia mengingatkan hal tersebut hanya akan menekan penularan Covid-19 di Pulau Jawa-Bali.

Sehingga, ia mengingatkan agar pulau lainnya untuk tetap waspada terhadap kemungkinan kenaikan kasus seperti di Jawa-Bali.

Hal itu disampaikan Dicky saat dialog bertajuk Pantaskah Vaksin Diperjualbelikan? yang disiarkan kanal YouTube Holipis Channel, Kamis (15/7/2021).

Baca juga: Pemerintah Diminta Evaluasi Dampak PPKM Darurat Terhadap Sektor UMKM

"Jadi setelah itu kita harus benar-benar (waspada, red). Jangan sampai Sumatera, Kalimantan menjadi penonton, enggak boleh. Karena mereka bisa giliran mereka, dan itu besar sekali potensinya," kata Dicky.

Pasalnya, Dicky menyebut, jika berbicara Indonesia artinya bicara negara Kepulauan yang sangat kompleks.

"Jadi sekali lagi tanpa dukungan semua pihak kita tidak bisa keluar dari situasi ini," harapnya.

Selain itu, Dicky mengatakan bahwa vaksin sangat penting. Meski, vaksin Sinovac dinilai kurang efikasi terhadap varian Delta.

Namun, tetap berguna dalam mengantisipasi hal terburuk.

"Karena bagaimana kalau mau dikasih booster, namanya bukan booster kalau belum pernah divaksin. Itu tetap efektif," jelasnya.

Strategi pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah.

Diketahui, kasus harian positif Covid-19 di Indonesia setiap harinya terus memecahkan rekor.

Kamis (15/7/2021) kemarin kasus baru mencapai 56.757, memecahkan rekor hari sebelumnya sebanyak 54.517 kasus per hari.

Tsunami kasus corona yang melanda Indonesia saat ini tak lepas dari peran varian delta yang begitu cepat menyebar dan menjangkiti warga.

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kondisi saat ini berbeda dengan masa PSBB dan PPKM mikro.

Kini hampir semua wilayah di Jawa didominasi virus Corona varian Delta.

"Anda bisa lihat PSBB 1, PSBB 2, PPKM kabupaten/kota, PPKM mikro, semua relatif sebenarnya naik tetapi masih terkendali. Tetapi begitu masuk varian Delta, peningkatan kasus Covid-19 didominasi oleh varian Delta,” kata Luhut dalam siaran persnya, Kamis (15/7/2021).

Baca juga: Kasus Covid Dunia Meningkat, Ketua Komisi I Meminta Seluruh KBRI Siaga

Luhut mengatakan, pemerintah sudah merancang strategi penanganan Covid-19 jika menghadapi skenario terburuk penambahan kasus hingga 100 ribu kasus per hari.

Berbagai sarana dan prasarana disiapkan sedini mungkin sebelum kemungkinan terburuk itu terjadi.

Mulai dari oksigen, kesiapan tempat tidur, hingga fasilitas bagi warga yang menjalani isolasi mandiri.

Meski demikian, pemerintah tak berharap Indonesia mengalami skenario terburuk itu.

"Kita tidak berharap sampai ke 100 ribu, tapi itu pun kami sudah rancang sekarang kalau sampai terjadi ke sana," kata Luhut.

Baca juga: Hasil Riset : Sejak Pandemi Covid-19, 79 Persen Masyarakat Ubah Pola Hidup Jadi Lebih Sehat

Luhut menyampaikan pemerintah akan menjalankan skenario 60 ribu kasus sehari dalam waktu dekat.

Ia pun memaparkan respons kesehatan yang saat ini dijalankan dengan skenario 60 ribu orang terinfeksi dalam sehari.

Di antaranya pemerintah sudah menyiapkan rumah sakit untuk menghadapi lonjakan jumlah pasien.

Pemerintah juga meminta setiap rumah sakit mengalokasikan 40 persen tempat tidurnya untuk pasien Covid-19.

Selain itu, pemerintah juga mengubah sejumlah gedung, seperti rumah susun, menjadi rumah sakit darurat.

Pemerintah juga akan menggunakan seluruh fasilitas kesehatan TNI-Polri untuk merawat pasien Covid-19.

Pemerintah juga sudah memerintahkan TNI-Polri mendirikan rumah sakit lapangan.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Tertunda, Menteri Jepang Taro Kono Minta Maaf

Pemerintah pun meminta gedung-gedung pemerintahan digunakan untuk pusat isolasi.

Berbagai kantor pemerintah dialihkan menjadi tempat isolasi dan RS Darurat Covid-19, seperti Asrama Haji Pondok Gede.

Luhut mengatakan, setiap kementerian dan lembaga diperintahkan Presiden Jokowi menyiapkan tempat isolasi pasien Covid-19. Ini untuk mengantisipasi jumlah pasien yang makin melonjak.

"Presiden perintahkan semua kementerian/lembaga harus punya masing-masing tempat isolasi sendiri (untuk pasien gejala) yang ringan sehingga tidak membebani lagi ke pusat," ujarnya.

Sejauh ini kata Luhut penambahan tempat tidur mencapai 40 persen.

Penambahan ini dengan mengalihkan fungsi sejumlah rusun hingga bantuan layanan kesehatan dari TNI-Polri.

"Rusun Nagrak kita konvensi jadi RS, kemudian Asrama Haji Pondok Gede 900 tempat tidur, Gedung Arafah (Kemenag), RS Tanjung Duren dengan 500 tempat tidur," urainya.

"Peningkatan kapasitas RS dan pelayanan kesehatan TNI-Polri dengan penambahan 2 ribu tempat tidur di Jawa-Bali," ucapnya.

Baca juga: Luhut Bicara soal Perpanjangan PPKM Darurat serta Skenario Terburuk jika Kasus Covid Tembus 100 Ribu

Perintah Jokowi agar setiap kementerian/lembaga menyiapkan tempat isolasi pasien Covid-19 juga sudah mulai dijalankan sejumlah instansi.

Seperti yang diupayakan Menhan Prabowo Subianto. Prabowo menyiapkan rumah sakit satelit RS Dr Suyoto untuk ikut menampung pasien Covdi-19 bergejala sedang.

Kemudian juga mengalihkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan (Pusdiklat Jemenhan Badiklat Kemhan) dan Pusdiklat Bahasa (Pusbahasa) Badiklat Kemhan di Pondok Labu, Jakarta Selatan.

Dua lokasi ini disiapkan jika RS Dr Suyoto sudah penuh.

Upaya lainnya adalah menambah tenaga kesehatan.

Luhut menyampaikan ada 20 ribu lebih perawat yang akan dilatih dalam beberapa hari, baru dipekerjakan.

Selain itu, tenaga dokter juga akan direkrut sebanyak 2.000 orang yang baru lulus dan akan dilatih.

“Semua data menunjukkan kami on the right track,” kata dia.

Mendata Daerah-daerah yang Memerlukan Bantuan

Penambahan kasus Covid-19 di Indonesia sangat cepat dalam beberapa hari terakhir. Bahkan, dalam kurun waktu tiga hari saja yakni 13-15 Juli 2021, jumlah kasus baru menyentuh angka 159.173.

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) meminta Pemerintah Daerah dan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 meningkatkan testing, tracing, dan treatment, serta memastikan akurasi testing terhadap varian delta, lambda dan varian lainnya yang diduga menjadi penyebab penyebaran Covid-19 semakin cepat dan luas.

"Kami juga mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar menambah Rumah Sakit Rujukan Covid-19 dan Rumah Sakit Darurat, serta memastikan ketersediaan obat-obatan, oksigen, ruang perawatan dan alat pendukung medis untuk pasien serta alat pelindung diri (APD) tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19," kata Gus Muhaimin, melalui keterangannya, Jumat (16/7/2021).

Ketua Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Covid-19 DPR ini juga meminta Pemerintah agar mendata daerah-daerah yang memerlukan bantuan penanganan Covid-19.

Sebab, angka peningkatan Covid-19 yang terjadi saat ini sangat drastis sehingga berpotensi banyak pasien Covid-19 tidak mendapatkan penanganan medis.

Baca juga: Update Corona 16 Juli 2021: Indonesia Teratas, Ini 5 Negara Dengan Kasus Harian Covid-19 Tertinggi

"Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga kami dorong untuk melakukan percepatan penelitian atau uji klinis terhadap obat yang dipercaya mampu meredakan gejala yang dialami pasien Covid-19. Hal ini untuk mengimbangi laju kasus Covid-19 dan berkurangnya kapasitas rumah sakit untuk merawat pasien Covid-19," ucapnya.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, pemerintah bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama agar bekerja sama dengan media untuk dapat mengimbangi pemberitaan negatif terkait dampak Covid-19 dengan pemberitaan positif, seperti meningkatnya angka kesembuhan.

"Pemerintah dan Pemda harus memastikan hotline layanan darurat tanggap Covid-19 atau panggilan darurat dapat selalu sigap dan secara maksimal melayani masyarakat ataupun memberikan informasi yang tepat bagi yang membutuhkan pertolongan," ujarnya.

Dikatakan Gus Muhaimin, dalam kondisi seperti sekarang, masyarakat agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M secara ketat yaitu memakai masker, mencuci, menjaga jarak, membatasi mobilitas.

Dan menghindari kerumunan massa serta melakukan perlindungan ekstra seperti menggunakan masker ganda dalam beraktivitas sehari-hari.

"Pemerintah dan aparat harus terus mengawasi pelaksanaan PPKM Darurat agar peraturan dipatuhi lebih ketat oleh masyarakat, namun tetap mengutamakan pendekatan humanis dan tidak bertindak represif dalam penertiban yang dilakukan," ucapnya.

Gus Muhaimin meminta komitmen Pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait penanganan Covid-19 tidak saling bertentangan satu sama lain, seperti pengetatan pembatasan kegiatan masyarakat dalam negeri yang harus diimbangi dengan pengetatan keluar masuknya WNI dan WNA ke dalam dan luar wilayah Indonesia.

"Akselerasi penyuntikan vaksin yang tengah digencarkan pemerintah dalam upaya pembentukan herd immunity juga menjadi ikhtiar yang sangat penting. Saya mendorong Pemerintah memperhatikan masyarakat yang memiliki penyakit bawaan (komorbid) dan mensosialisasikan upaya yang dapat dilakukan agar terhindar dari penularan Covid-19," katanya.