Satgas Covid-19: Desa atau Kelurahan yang Tidak Patuh Pakai Masker Paling Banyak di Banten
Hal tersebut disampaikan Wiku dalam konferensi pers virtual yang disiarkan di kanal Youtube BNPB Indonesia pada Selasa (20/7/2021).
Penulis: Gita Irawan
Editor: Hasanudin Aco
![Satgas Covid-19: Desa atau Kelurahan yang Tidak Patuh Pakai Masker Paling Banyak di Banten](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/badut-ajak-masyarakat-bermasker_20210712_194508.jpg)
Satgas Covid-19: Desa Atau Kelurahan yang Tidak Patuh Pakai Masker Paling Banyak Ada di Banten
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito mengungkapkan berdasarkan monitoring kepatuhan protokol kesehatan selama satu pekan terakhir masih terdapat 26% desa atau kelurahan di Indonesia yang kepatuhan masyarakatnya rendah dalam menjalankan protokol kesehatan memakai masker.
Dari data monitoring tersebut, kata dia, di Provinsi Jawa dan Bali terdapat desa atau kelurahan yang tidak patuh memakai masker paling banyak terdapat di Banten.
Hal tersebut disampaikan Wiku dalam konferensi pers virtual yang disiarkan di kanal Youtube BNPB Indonesia pada Selasa (20/7/2021).
"Lebih detil lagi pada provinsi Jawa Bali, desa atau kelurahan yang tidak patuh memakai masker paling banyak terdapat di Banten sebesar 28,57%," kata Wiku.
Baca juga: Jokowi: Jika Covid-19 Menurun, Mulai 26 Juli Pasar, PKL, dan Lapak Jajanan Dibuka Bertahap
Sementara itu berdasarkan monitoring kepatuhan protokol kesehatan selama satu pekan terakhir masih terdapat 28% desa atau kelurahan di Indonesia yang kepatuhan masyarakatnya rendah dalam menjalankan protokol kesehatan khususnya dalam menjaga jarak.
Restoran, pemukiman warga, serta tempat olah raga publik, kata dia, menjadi lokasi kerumunan yang kepatuhan masyarakatnya terendah.
Sedangkan untuk desa atau kelurahan yang tidak patuh menjaga jarak, lanjut Wiku, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kelurahan yang paling banyak yaitu 48,26% atau hampir setengah kelurahan di DKI Jakarta masyarakatnya tidak patuh dalam menjaga jarak.
"Mengacu pada data tersebut maka pengawasan dan tindak tegas pelanggaran protokol kesehatan perlu menjadi salah satu hal penting yang perlu direncanakan dengan matang pelaksanaannya sebelum relaksasi dilakukan," kata Wiku.