Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Virus Corona

DPD RI Dukung Perpanjangan PPKM Darurat Asalkan Kebutuhan Masyarakat Diperhatikan 

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk melakukan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli mendatang

DPD RI Dukung Perpanjangan PPKM Darurat Asalkan Kebutuhan Masyarakat Diperhatikan 
dok. DPD RI
Teras Narang. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah akhirnya memutuskan untuk melakukan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli mendatang.

Keputusan ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers yang disiarkan melalui saluran Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (20/7). 

Menyikapi hal ini, anggota DPD RI Teras Narang yang juga Wakil Daerah Kalteng menyatakan dukungannya dengan catatan pemerintah memperhatikan kebutuhan masyarakat yang terdampak kebijakan.

“Saya mendukung kebijakan Pemerintah untuk memperpanjang PPKM Darurat tersebut. Asalkan tetap memperhatikan adanya penyaluran bantuan pangan, bantuan sosial, bantuan perekonomian dan dukungan lainnya. Hal ini agar betul-betul diperhatikan dan dipetakan dengan baik, benar dan berkeadilan” ujar Teras, kepada wartawan, Rabu (21/7/2021). 

Teras menjelaskan bahwa jaring pengaman sosial, ekonomi, dan kesehatan perlu menjadi prioritas utama pemerintah khususnya pemerintah daerah. Saluran bantuan bantuan pun menurutnya harus tepat, cepat, dan berkeadilan. 

Baca juga: Kemendag Sinergi dengan Polri Berantas Spekulan Alkes dan Obat Penunjang Covid-19

Sementara itu pemerintahan tingkat paling bawah, yaitu desa dan kelurahan agar diberdayakan secara maksimal, agar penyaluran segala bantuan untuk masyarakat di RT dan RW dapat berjalan dengan baik. 

Demi menggerakkan pemerintahan di unit terdekat dengan masyarakat, pihaknya mendorong agar diberikan reward atau penghargaan. Bagi pemerintahan desa dan kelurahan, serta RT dan RW, yang mampu menjaga, membantu, dan menyalurkan bantuan sesuai aturan serta dapat menjaga wilayahnya dari penyebaran Covid-19 agar dapat diberikan apresiasi. 

Sebaliknya juga harus tegas, untuk menindak aparat pemerintahan yang melakukan perbuatan korupsi dan menghambat distribusi bantuan kepada masyarakat yang betul-betul memerlukan bantuan selama PPKM Darurat berlangsung. 

“Kita sekarang ini berada dalam keadaan dan kejadian yang luar biasa. Karenanya sikap tindak kita untuk menyelamatkan kesehatan, sosial, ekonomi dan keamanan masyarakat pun harus dengan perencanaan dan pelaksanaan yang luar biasa,“ jelasnya. 

Teras menyebut bahwa bagaimana pun sikap gotong royong sekarang ini harus diutamakan. Begitu pun tenaga kesehatan agar dijaga dengan baik. Karena bagaimana pun menurutnya, saat pandemi sekarang ini adalah sebagai 'patriot bangsa' yang juga butuh dukungan dari masyarakat.

"Khusus untuk masyarakat dimanapun berada, saya ajak untuk taat protokol kesehatan. Terlebih bila akhirnya pemerintah membuka kembali ruang untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Kita dalam situasi yang luar biasa, jangan lalai, sehingga berakibat mengorbankan diri dan keluarga. Tetap waspada dan saling peduli untuk menjaga lingkungan masing-masing,” kata dia. 

Teras pun menekankan, dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini, masyarakat didorong agar tetap realistis dan jujur dengan kondisi yang ada. "Tidak boleh terlalu optimis sampai lalai dengan protokol kesehatan, juga tidak boleh pesimis yang malah berdampak pada kesehatan mental serta imunitas tubuh," tandasnya. 
 

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas