Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah masih melakukan evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 di wilayah Jawa-Bali, salah satunya di Provinsi Jawa Barat.

Data Google Community Mobility Report hingga 16 Juli 2021 mencatat, belum terdapat penurunan mobilisasi masyarakat secara signifikan di beberapa daerah di wilayah Jawa Barat, baik di tempat berbelanja, tempat wisata, maupun di tempat kerja.

Karena itu, Wakil Presiden Maruf Amin ingin ada upaya yang lebih masif dari seluruh jajaran pemerintah Jawa Barat agar pelaksanaan PPKM Darurat berjalan baik.

“Sehingga untuk Jabar diperlukan upaya tambahan agar pelaksanaan pembatasan dapat lebih baik,” kata Ma’ruf dalam rapat pengarahan kepada seluruh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Jawa Barat (Provinsi, Kabupaten dan Kota) terkait Penanganan Covid-19 melalui konferensi video, Kamis (22/7/2021).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, dalam penerapan PPKM masih terdapat sektor esensial dan sektor kritikal yang beroperasi, salah satunya pedagang.

Untuk itu, memerlukan pengaturan dan pengawasan yang ketat utamanya dalam penerapan protokol kesehatan agar tidak terciptanya klaster baru dari aktivitas niaga.

Baca juga: Satgas Sebut Terlambatnya Pencatatan Kasus Covid-19 Disebabkan Varian Delta

“Masalah pemberlakuan PPKM level, levelling. Maka untuk PKL (Pedagang Kaki Lima), Khusus PKL di pasar-pasar yang diberikan kesempatan untuk bisa berusaha, supaya jangan sampai ini prokes (protokol kesehatan) nya tidak diperhatikan. Perlu pengaturan dan perlu pengawasan supaya mereka bisa berdagang tapi tidak menjadi klaster Covid-19,” kata Wapres.

Selain itu, Wapres juga menekankan tentang pentingnya percepatan distribusi dan pemberian vaksinasi kepada masyarakat di Jawa Barat.

Sebab, berdasarkan Data Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Provinsi Jawa Barat (Pikobar), pada 21 Juli 2021 tercatat kasus konfirmasi positif harian mencapai 536.000 kasus dan Jawa Barat berkontribusi 18 persen terhadap kasus nasional serta berada di urutan kedua tertinggi di Indonesia.

“Saya sarankan agar selalu dikoordinasikan dari kalangan Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, dengan Pemerintah Provinsi (Jawa Barat) agar distribusi dan targeting berjalan sesuai dengan sasarannya,” kata Wapres.

Baca juga: Malaysia Laporkan 13.034 Kasus Baru Covid-19, Setengah Tambahan Kasus Berasal dari Lembah Klang

Menutup arahannya, Wapres pun berpesan di tengah situasi pandemi yang sedang genting saat ini, kerja keras dan kerja sama sangat diperlukan.

“Saya ingin mendorong dan menfasilitasi agar koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Saya juga ingin mengetahui bahwa semua pihak telah bekerja keras dan telah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tapi memang (mengatasi) pandemi perlu ekstra kerja keras dan kerja sama bahu membahu antara pusat dan daerah,” katanya

Diketahui, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, menyampaikan penekanan mobilisasi masyarakat di Jawa Barat memiliki tantangan yang berbeda dengan daerah lain.

Hal ini disebabkan kondisi wilayah Jawa barat yang merupakan wilayah aglomerasi atau merupakan satu kesatuan wilayah yang terdiri dari beberapa pusat kota dan kabupaten yang saling terhubung seperti wilayah Bekasi dan Depok yang terhubung dengan wilayah Jakarta, Bogor, dan Tangerang (Jabodetabek).

“Di daerah yang warna hitam, Pak Wapres, itu adalah daerah-daerah yang memang mayoritasnya pabrik, Pak, yang kerjanya itu ada shift malam,” kata Ridwan Kamil.

Baca juga: Tina Toon Minta Pemprov DKI Jakarta Kaji Ulang Usulan Revisi Perda Covid-19

Kawasan industri tersebut, lanjut Ridwan, umumnya berada di wilayah Pantai Utara (Pantura) yang belum maksimal pengurangan mobilitasnya sehingga memengaruhi persentase Jawa Barat pada umumnya.

Di sisi lain, daerah-daerah tempat tinggal padat penduduk yang berhubungan dengan pusat kota juga turut menambah sulitnya penekanan mobilisasi masyarakat dibanding penekanan pada kabupaten-kabupaten kecil di wilayah Jawa Barat lainnya.

“Maka penurunan mobilitasnya relatif belum maksimal. Nah inilah yang memengaruhi performa penurunan mobilitas secara umum. Kemarin sudah diperbaiki, Pak Wapres, contohnya kami melakukan razia dengan Kapolda,” ujarnya.