Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
TribunNews | PON XX Papua
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Virus Corona

Soal Usulan Sanksi Pidana di Perda Covid DKI, Politikus NasDem: UU Karantina Kesehatan Tidak Cukup ?

Pemprov DKI mengusulkan penambahan sanksi pidana penjara bagi pelanggar protokol kesehatan berulang.

Soal Usulan Sanksi Pidana di Perda Covid DKI, Politikus NasDem: UU Karantina Kesehatan Tidak Cukup ?
Tribunnews.com/Wahyu Aji
Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI, Wibi Andrino 

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemprov DKI mengusulkan penambahan sanksi pidana penjara bagi pelanggar protokol kesehatan berulang.

Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta mempertanyakan usulan Gubernur Anies Baswedan dan jajarannya tersebut.

Alasannya selama ini penegakan aturan selama kebijakan pembatasan di masa pandemi sudah menggunakan UU Kekarantinaan kesehatan sebagai dasar hukum penindakan pelanggaran

"Tapi apakah tidak cukup dengan adanya UU karantina kesehatan. Instansi Polri itu bisa melakukan penegakan terkait dengan protokol kesehatan, apakah harus ditambahkan dengan bumbu-bumbu ini di dalam Perda kita?" ucap Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI, Wibi Andrino kepada wartawan, Jumat (23/7/2021).

Wibi mencontohkan kasus pelanggaran protokol kesehatan yang menimpa Habib Rizieq Shihab.

Perkara tersebut dibawa ke meja peradilan dengan menggunakan UU Kekarantinaan Kesehatan.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Perindo Yogyakarta Siapkan Ambulans Gratis untuk Masyarakat

Sehingga, menurutnya Perda yang saat ini sudah berjalan dinilai cukup memberikan sanksi bagi pelanggarnya, ditambah adanya UU Kekarantinaan Kesehatan.

"Bapak Habib Rizieq di situ, dalam dakwaannya juga masuk dalam masuk dalam UU Karantina, dan apakah orang per orang, atau kelompok yang melakukan kerumunan dengan sengaja di DKI Jakarta tidak cukup kita selesaikan dengan UU karantina kesehatan saja? Atau memang harus kita tambahkan dalam bumbu-bumbu Perda?" ucapnya.

Diketahui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi mengajukan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.

Halaman
12
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas