Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Virus Corona

Politikus PKS Desak Pemerintah Lebih Cermat Hitung Neraca Vaksin

Menyambut antusiasme masyarakat mengikuti program vaksinasi nasional, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto mendesak pemerintah untuk menghitu

Politikus PKS Desak Pemerintah Lebih Cermat Hitung Neraca Vaksin
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Jumat (30/7/2021). Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) dan Polri melakukan vaksinasi bagi pedagang, porter, dan petugas keamanan di Pasar Tanah Abang untuk mendorong percepatan vaksinasi di Indonesia serta menjadi syarat untuk melakukan aktivitas di Pasar Tanah Abang. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menyambut antusiasme masyarakat mengikuti program vaksinasi nasional, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto mendesak pemerintah untuk menghitung neraca vaksin secara cermat.

Jangan sekadar menarget 5 juta dosis per hari tapi faktanya, hingga 28 Juli 2021, pemerintah hanya mampu menyuntikkan 800 ribu dosis per hari.

Di satu sisi, kepala daerah sudah banyak yang teriak kehabisan vaksin.  Sementara di sisi lain, Kementerian BUMN bilang ada sebanyak 12 juta dosis vaksin yang belum terpakai. 

"Ada dimana barang itu? Jangan sampai vaksin ini kadaluarsa. Perlu kejelasan," kata Mulyanto kepada Tribunnews, Jumat (30/7/2021).

Sebagaimana disampaikan Menteri Kesehatan, Pemerintah sudah mendatangkan 173.306.740 dosis vaksin.

Sebanyak 64.13 juta dosis telah digunakan atau sekitar 37 persen. Dengan demikian stok vaksin tersedia sebesar 63 persen atau sebanyak 109 juta dosis.

Namun sayangnya sebagian sedang dalam proses pengujian oleh BPOM. Sementara sisanya sebagian besar masih dalam bentuk bahan baku (bulk) yang perlu proses lanjut oleh Bio Farma.

"Jadi kalau kita cermati angka-angka ini, maka ada dua titik krusial yang perlu mendapat perhatian pemerintah, karena akan menjadi titik kemandegan, yakni vaksin yang tersisa di daerah dan lambatnya proses pengolahan bahan baku vaksin menjadi vaksin jadi di Bio Farma," kata Mulyanto.

Baca juga: Menko Airlangga: Pemerintah Selalu Memastikan Efikasi Vaksin Covid-19

"Jadi memang pemerintah tidak usah ngotot dengan mendatangkan vaksin dalam bentuk bahan baku.  Merek vaksin lain dalam bentuk jadi atau yang dapat diolah oleh BUMN lain perlu diperbanyak. Tentu saja dengan mempertimbangkan tingkat keamanan, kemanjuran, kehalalan dan keekonomian," lanjut Mulyanto.

Hitung-hitungan neraca vaksin ini penting, lanjut Mulyanto, agar kecepatan dan pemerataan sebaran vaksinasi semakin proporsional sesuai dengan kebutuhan dan dapat terus ditingkatkan.

Untuk diketahui, dari sejumlah 173 juta vaksin impor yang tersedia, sebesar 85% didominasi oleh Vaksin Sinovac.  Baru setelah itu Vaksin Astra Zeneca sebesar 8.6 persen. Sinopharm sebanyak 3.5 persen dan vaksin Moderna hanya 2.5 persen. Vaksin Pfizer masih nol persen. 

Sampai tanggal 26 Juli 2021, jumlah orang yang telah divaksin dosis pertama sebanyak 45.5 juta orang atau 21.9 persen dari target.  Sementara mereka yang telah menerima dosis lengkap sebanyak 18.6 juta orang atau sebesar  8.9 persen dari target.

Bila berdasarkan prosentase populasi sebagaimana dirilis Our World ini Data per (30/7), Indonesia baru memvaksinasi penduduknya sebesar 16.7 persen dari populasi. 

Kecepatan vaksinasi kita rata-rata masih di bawah 1 juta dosis per hari.  Sementara program vaksinasi di Malaysia dan Thailand masing-masing sudah mencapai 39.7 persen dan 17.6 persen populasi. Indonesia hanya sedikit lebih baik dibanding Vietnam.

Penulis: chaerul umam
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas