Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Indonesia kembali kedatangan vaksin Covid-19 tahap ke-31 sejumlah 1,5 juta dosis atau setara 750.000 vial vaksin produksi Sinopharm, Jumat (30/7/2021).

Sebelumnya, pemerintah sudah menerima sebanyak 6 juta dosis vaksin Sinopharm.

Dengan kedatangan kali ini, total 7,5 juta dosis vaksin Sinopharm terlah diterima Indonesia.

Kedatangan vaksin Sinopharm ini adalah bagian dari kontrak pasokan vaksin antara Kimia Farma dengan Sinopharm sebesar 15 juta dosis vaksin untuk kebutuhan vaksinasi Gotong Royong.

Target Indonesia mengamankan dan menyuntikkan 20 juta dosis lewat opsi vaksin Gotong Royong pada tahun 2021 ini.

Wakil Menteri BUMN I, Pahala Mansury menjelaskan vaksinasi Gotong Royong adalah pilihan atau opsi tambahan mengakses vaksin bagi korporasi baik karyawan, keluarga dan pihak yang terkait.

Baca juga: 1,5 Juta Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong Tiba di Indonesia

Sekaligus mendukung tercapainya target vaksinasi nasional sebanyak 2 juta dosis per hari serta tercapainya herd immunity atau kekebalan kelompok.

"Vaksinasi Gotong Royong didasari semangat kolaborasi, dan bahu membahu apalagi ini juga untuk meringankan beban pendanaan pemerintah Indonesia," kata Pahala dilansir dari Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (30/7/2021).

Dia menambahkan, kehadiran vaksin Sinopharm ditambah vaksin merek lainnya yang telah tiba dan akan tiba nantinya menjadi bukti bahwa ketersediaan vaksin di Indonesia aman.

Baca juga: Pakai Sinopharm, Program Vaksin Gotong Royong Petrokimia Gresik Sasar 3.179 Peserta

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Kadin Shinta Kamdani menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan vaksin bagi masyarakat terutama para pelaku usaha dan pekerja melalui vaksin gotong royong.

"Saya mengajak seluruh komponen bangsa: swasta, BUMN, dan pelaku usaha lainnya untuk bergotong-royong dan mengambil peran sesuai fungsinya masing-masing," ujarnya.

Dia menyatakan Kadin kembali menegaskan dukungannya terhadap langkah dan kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19, termasuk PPKM.