TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengimbau pemerintah untuk menghindari gesekan politik yang tidak perlu selama pandemi Covid-19 berlangsung. 

Salah satu gesekan politik yang tidak perlu, kata Hendri, adalah polemik revisi statuta Universitas Indonesia (UI). 

"Satu lagi yang harus dijaga pemerintah adalah gesekan politik yang tidak perlu, urusan statuta UI misalnya. Itu saya kira ini bisa diselesaikan Pak Jokowi dengan cepat dengan memperbaiki sistem dan pelayanan dan sekitarnya," ujar Hendri, dalam diskusi Polemik Trijaya bertajuk 'Ekonomi Politik Pandemi', Sabtu (31/7/2021).

Baca juga: Guru Besar UI Minta PP Terkait Statuta Baru Dicabut

Selain itu, Hendri turut menyoroti jarangnya para menteri tampil dalam penanganan pandemi Covid-19. 

Terbukti, lanjutnya, hanya 10 menteri yang kerap turut serta tampil dari 34 menteri yang ada. Bahkan, menteri-menteri Jokowi juga dinilai jarang berinovasi dalam penanganan Covid-19. 

"Misalnya Menteri Sosial yang bukannya memberdayakan warteg yang kata radio ini (MNC Trijaya, - red) juga kemarin 25.000 warteg tertutup, tapi lebih memilih membuat dapur umum," jelas Hendri. 

Meski demikian, Hendri juga mengapresiasi pemerintah yang mulai realistis menghadapi pandemi di tahun kedua. 

Hanya saja, strategi pemerintah untuk membuat tidak panik masyarakat ternyata belum efektif sepenuhnya. Terlihat dari masih banyak masyarakat yang longgar terhadap protokol kesehatan. 

Hendri menegaskan strategi itu perlu diperbaiki. Karena sekedar menekankan tidak panik ke masyarakat tidaklah cukup. 

"Karena membuat tidak panik akhirnya masyarakat longgar terhadap prokes dan bagaimana mereka mengatasi pandemi ini, yang menurut saya harus diperbaiki strateginya, jangan gunakan tidak perlu panik," kata Hendri.