Pemerintah Gandeng Swasta Ubah Fasilitas Umum di Luar Jawa Bali Jadi Tempat Isolasi Terpusat
Pemerintah akan menggandeng swasta untuk mengubah fasilitas umum mejadi tempat isolasi terpusat (Isoter).
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Pemerintah akan menggandeng swasta untuk mengubah fasilitas umum mejadi tempat isolasi terpusat (Isoter).
Alih fungsi fasilitas umum menjadi Isoter tersebut untuk mengantisipasi tidak tertanganinya pasien Covid-19 di daerah luar Jawa Bali yang mengalami lonjakan Covid-19.
"Terkait dengan kapasitas pelayanan kesehatan di luar Jawa-Bali nantinya akan dilakukan pengalihfungsian fasilitas umum yang ada untuk isolasi terpusat. Demi optimalisasi upaya, pemerintah akan bermitra dengan pihak swasta," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito dalam Konferensi pers virtual yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (10/8/2021).
Wiku mengimbau kepada masyarakat yang sedang menderita Covid-19 terutama yang memiliki gejala untuk mendatangi tempat isolasi terpusat atau fasilitas kesehatan.
Di tempat isolasi terpusat, Pasien covid-19 kata Wiku akan menerima penanganan kesehatan yang lebih efektif.
Sehingga, mempercepat proses penyembuhan dan mencegah perburukan kesehatan akibat virus Covid-19.
Baca juga: Cerita Penjual Pecel di Probolinggo, Sumbangkan Uang Receh Hasil Menabung untuk Penanganan Covid-19
"Maka dari itu sekali lagi kami himbau agar penderita Covid-19 gejala tidak melakukan isolasi mandiri," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, membantu penyiapan tempat isolasi terpusat di daerah luar Jawa-Bali yang mengalami lonjakan kasus Covid-19.
Hal itu disampaikan Presiden dalam rapat terbatas evaluasi perkembangan dan tindak lanjut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 secara virtual Sabtu siang (7/8/2021).
"Saya minta Menteri PU (PUPR) dalam rangka penyiapan Isoter ini. Terutama di daerah-daerah yang saya sebutkan, segera harus merespons dari angka-angka yang ada," kata Jokowi.
Baca juga: Bagaimana Kondisi Covid-19 di Dunia? Delta Masuk Timor Leste hingga Kebencian Migran di Australia
Perintah presiden tersebut menyusul lonjakan kasus Covid-19 di luar Jawa-Bali dalam beberapa hari terakhir ini.
Jokowi mengatakan terjadi pergeseran lonjakan Covid-19 dari Jawa-Bali ke luar Jawa-Bali.
Tercatat angka kasus positif di luar Jawa-Bali pada tanggal 25 Juli 2021 sebanyak 13.200 kasus atau 34 persen dari kasus baru nasional, kemudian per 1 Agustus 2021 naik menjadi 13.589 kasus atau 44 persen dari total kasus baru nasional, dan per 6 Agustus 2021 naik lagi menjadi 21.374 kasus atau 54 persen dari total kasus baru secara nasional.
Adapun lima provinsi dengan kenaikan kasus paling tinggi per tanggal 5 Agustus 2021, yaitu Kalimantan Timur dengan 22.529 kasus aktif, Sumatera Utara dengan 21.876 kasus aktif, Papua dengan 14.989 kasus aktif, Sumatera Barat dengan 14.496 kasus aktif, dan Riau dengan 13.958 kasus aktif.
Kemudian pada Jumat (6/8), angka kasus aktif di Sumatera Utara naik menjadi 22.892 kasus, Riau naik menjadi 14.993 kasus aktif, Sumatera Barat naik menjadi 14.712 kasus aktif, sementara kasus aktif di Kalimantan Timur dan Papua mengalami penurunan. Selain itu ada juga NTT yang mengalami peningkatan kasus signifikan dalam beberapa pekan belakangan.
Kepala Negara meminta pasien-pasien positif di daerah luar Jawa -Bali yang mengalami lonjakan kasus untuk dibawa ke tempat isolasi terpusat yang ada di daerahnya masing-masing.
Daerah dapat membangun Isoter memanfaatkan bangunan atau fasilitas yang memadai, mulai dari gedung sekolah, gelanggang olahraga, dan lainnya.
"Saya lihat beberapa provinsi di Jawa memakai sekolah, memakai balai, memakai gedung-gedung olahraga, diberi tempat tidur yang nyaman, bawa mereka ke sana," katanya.
Selain itu Presiden meminta dalam penanganan lonjakan Covid-19 di luar Jawa-Bali untuk melibatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Khususnya untu perawatan atau treatment pasien Covid-19.
"Terutama dalam penanganan pasien. Kalau di Jawa ada Telemedicine, kalau engga lewat telpon pun engga apa apa. Ini untuk mengurangi angka kematian yang ada," pungkasnya.