Tribun

Virus Corona

Tahun Depan Tersedia Vaksin Berbayar untuk 27 Juta Orang Kaya di Indonesia

Pemerintah membuka ruang kepada 27 juta orang kaya untuk lakukan vaksinasi mandiri atau bayar sendiri.

Editor: Anita K Wardhani
Tahun Depan Tersedia Vaksin Berbayar untuk 27 Juta Orang Kaya di Indonesia
TRIBUNNEWS/Jeprima
Tahun Depan, Tersedia Vaksin Berbayar untuk 27 Juta Orang Kaya di Indonesia. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan menyatakan, pemerintah dalam hal vaksinasi tetap akan melakukan pengadaan dan pemberian secara gratis.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, vaksin gratis ditujukan kepada kelompok penduduk yang memang sudah jadi target yaitu 70 persen 189 juta orang.

Sementara itu, dalam bahan paparannya terdapat opsi pemerintah untuk membuka ruang kepada 27 juta orang kaya untuk lakukan vaksinasi mandiri atau bayar sendiri.

"Untuk mereka yang akan melakukan boosting dan vaksinasi mandiri juga akan dibuka ruangan untuk tahun depan, namun pemerintah menjamin agar program vaksinasi tercapai untuk herd immunity," kata Sri Mulyani dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Rabu (25/8/2021).

Baca juga: POPULER Nasional: Iring-iringan Jokowi Disalip Ambulans | Vaksin Ketiga Wali Kota

Baca juga: Menkes Ungkap Rencana Vaksin Booster Berbayar Mulai 2022

Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah memberi ruang untuk vaksinasi mandiri agar program penanganan Covid-19 tercapai.

"Untuk capai herd immunity, kita tetap anggarkan signifikan untuk pengadaan vaksin. Program vaksinasi masih ada Rp 3 triliun dan antisipasi kalau sampai terjadi muncul varian lain, kita antisipasi belanja sekira Rp 6,5 triliun," katanya.

Adapun, eks direktur pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, secara keseluruhan pagu indikatif belanja pemerintah dalam anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk bidang kesehatan senilai Rp 77 triliun.

Komite IV DPD RI Novita Anakotta melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara virtual di Jakarta, Senin (21/6). 
Komite IV DPD RI Novita Anakotta melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara virtual di Jakarta, Senin (21/6).  (DPD RI)

"Terutama untuk tetap membiayai penanganan Covid-19, yaitu 3 T (testing, tracing, treatment), dan perawatan pasien masih dominan hampir Rp 20 triliun sendiri. Kalau pasien makin menurun, angka ini tidak terealisi, kita harap begitu," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, dalam menghadapi pandemi Covid-19, APBN menjadi sumber daya yang luar biasa dalam merespon dampak yang ditimbulkan. Karena itu, agar APBN dapat berperan menangani kesehatan dan memulihkan perekonomian, peranan pajak menjadi penting.

Petugas medis menyuntikkan vaksin Covid-19 booster dari Moderna kepada tenaga kesehatan Siloam Hospitals di kawasan Tangerang, Banten, Rabu (11/8/2021). Tenaga kesehatan Siloam Hospitals menerima dosis ketiga vaksin Covid-19 karena mereka adalah garda terdepan penanganan pandemi Covid-19 sehingga dapat memperkuat antibodi atau sebagai booster. Vaksinasi booster atau dosis ketiga dari Moderna untuk para tenaga kesehatan Siloam Hospitals itu sudah dilaksanakan sejak Selasa (10/8/2021). Tribunnews/Jeprima
Petugas medis menyuntikkan vaksin Covid-19 booster dari Moderna kepada tenaga kesehatan Siloam Hospitals di kawasan Tangerang, Banten, Rabu (11/8/2021). Tenaga kesehatan Siloam Hospitals menerima dosis ketiga vaksin Covid-19 karena mereka adalah garda terdepan penanganan pandemi Covid-19 sehingga dapat memperkuat antibodi atau sebagai booster. Vaksinasi booster atau dosis ketiga dari Moderna untuk para tenaga kesehatan Siloam Hospitals itu sudah dilaksanakan sejak Selasa (10/8/2021). Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/Jeprima)

“Sebanyak 70 persen hingga 80 persen penerimaan keuangan atau APBN kita adalah dari pajak. Karena itu, setiap rupiah yang Anda semua bayarkan untuk pajak itu sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi bangsa Indonesia, bagi masyarakat kita sendiri, bagi pembangunan kita, dan bagi negara ini untuk bisa menghadapi berbagai tantangan termasuk Covid-19 saat ini,” ujar dia.

Dia menyebutkan, pajak adalah tulang punggung bagi suatu negara, sehingga tidak ada negara merdeka tidak mengumpulkan pajak. "Edukasi, sosialisasi, dan pemahaman mengenai pajak harus dilakukan sejak dini," kata Sri Mulyani.

Untuk mewujudkannya, Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Agama untuk memasukkan perpajakan dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan bela negara.

Baca juga: Pejabat ini Mengaku kepada Jokowi sudah Dapatkan Vaksin Booster

Baca juga: WHO Kecam Negara-negara Kaya yang Izinkan Booster sementara Negara Lain Belum Dapat Dosis Pertama

“Menjalankan tugas untuk mengemban penerimaan negara termasuk perpajakan bukanlah tugas sederhana dan tidak mungkin dilakukan sendiri. Kerja sama dengan berbagai pihak adalah suatu keharusan," tutur Sri Mulyani.

Menurutnya, upaya bersama dari berbagai pihak akan memberikan kemungkinan sukses mewujudkan generasi emas Indonesia yang cerdas dan sadar pajak. Dengan demikian, diharapkan akan membuat generasi muda memiliki rasa kepemilikan dalam ikut serta membangun Indonesia.

“Kalian punya peran. Kalian memiliki saham di republik ini. Kalian ikut bertanggung jawab di dalam mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera,” pungkas Sri Mulyani.(Tribun Network/van/wly)

Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas