TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI menyoroti informasi soal 40 persen pegawai Transjakarta yang ternyata belum divaksin Covid-19.

Diketahui dalam rapat DPRD DKI bersama Transjakarta, terungkap baru 60 persen pegawai BUMD DKI belum tervaksinasi.

PSI menilai fakta ini berbanding terbalik dengan aturan Pemprov DKI yang mewajibkan syarat vaksinasi bagi calon penumpang angkutan umum, termasuk Transjakarta, MRT dan LRT. Tapi kenyatannya pegawai yang mengurusi transportasi justru belum tervaksin.

"Bagaimana bisa menuntut seluruh penumpang sudah wajib vaksin, tapi sebaliknya pekerja yang bertugas justru belum terlindungi vaksin? Seharusnya pelayan publik menjadi contoh dan kalau bisa mendekati 100 persen tervaksin," kata Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Eneng Malianasari dalam keterangannya, Kamis (2/9/2021).

Padahal kata Eneng, kebijakan wajib vaksinasi di sektor transportasi massa juga tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 974 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Covid-19 yang ditetapkan pada 10 Agustus lalu dan tertulis syarat vaksinasi ditujukan kepada pengendara, petugas, dan pengguna. 

Baca juga: Wagub DKI Baru Tahu 40 Persen Pegawai Transjakarta Ternyata Belum Divaksin

"Jadi tidak ada lagi alasan petugas TransJakarta belum divaksin," tegasnya.

Menurutnya vaksinasi petugas Transjakarta sangat penting karena mereka kontak langsung dengan kerumunan penumpang di halte dan bus, sehingga memiliki risiko tinggi untuk tertular dan menulari virus. 

Ditambah lagi Pemprov DKI telah mulai memberlakukan aturan ganjil-genap kendaraan dan terdapat kegiatan uji coba sekolah tatap muka. Sehingga tak menutup kemungkinan masyarakat beralih atau kembali lagi menggunakan transportasi umum.

"Aturan ganjil-genap membuat masyarakat berbondong-bondong pindah ke transportasi umum, sehingga jumlah penumpang meningkat dan berdesakan di dalam bus. Jangan sampai kendaraan pribadi dibatasi, tapi bus Transjakarta malah menjadi cluster penyebaran virus karena petugasnya tidak divaksin," pungkasnya.