Pemerintah Dinilai Gagap Berlakukan Kebijakan Tes PCR Bagi Pengguna Pesawat
Kebijakan Pemerintah mewajibkan pengguna transportasi udara melakukan tes RT PCR membuat masyarakat bingung.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Adi Suhendi
Bahkan seorang bapak yang usianya sudah renta tampak membawa selembar kertas pembelian tiket pesawat untuk dapat tes PCR.
Namun, tetap ditolak.
"Saya sudah tiga kali pindah klinik tidak bisa katanya penuh, harus bikin janji dulu sehari sebelumnya, sementara pesawat saya terbang besok pagi," katanya.
Alasan petugas klinik menolak warga yang akan tes PCR karena kehabisan stok. Sejak Inmendagri terbit banyak orang yang datang untuk tes PCR untuk keperluan penerbangan.
Baca juga: Harga Tes PCR Turun, Pemerintah Tetapkan Batas Tarif Tertinggi Rp 275 Ribu di Jawa-Bali
"Mohon maaf, karena stoknya terbatas, di sini tidak bisa, boleh dicoba, ke puskesmas atau klinik lain," kata seorang petugas klinik.
Edward seorang pengguna pesawat tujuan Jakarta yang tes PCR di Bali, mengaku bingung dengan kebijakan pemerintah tersebut.
Menurutnya pengguna pesawat diwajibkan melampirkan tes PCR tapi stoknya terbatas.
"Kita mau tes saja susah, sudah empat kali pindah klinik, katanya stoknya terbatas, sementara kita pesawat besok, Senin (25/10). Kalau tidak ada berati kita ga bisa terbang dong" katanya.
Selain masalah stok alat yang terbatas, sejumlah klinik di Bali juga mendapatkan komplain soal lamanya hasil tes keluar.
Seorang warga di salah satu klinik di Bali, komplain karena hingga Minggu (24/10/2021) pukul 11.30 siang hasil tes belum juga keluar.
Padahal, dijanjikan pada pukul 10.00 pagi hasil tes keluar.
"Saya flight jam setengah satu siang, sedangkan setengah 12 hasil tes belum keluar, ada solusinya enggak atau mba mau tanggung jawab enggak saya tak bisa terbang" kata seorang warga di klinik.
Mendapati pertanyaan seperti itu, petugas klinik tidak bisa menjawab dan hanya mengutak-ngatik komputernya.
Edward mengatakan selain gagap, pemerintah juga tidak konsisten dalam penanganan Pandemi.
Bagaimana tidak pemerintah membuka penerbangan internasional, tapi memperketat penerbangan domestik.