TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid mendorong Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan penyelidikan atas bisbis PCR yang harganya tinggi dan sudah nenjadi pilemik publik. 

Perlu ada rujukan yang kredibel mengenai harga PCR karena sekarang ini terlanjur beredar asumsi adanya pihak yang mengambil untung dari situasi pandemi Covid-19.

Demikian disanpaikan Nusron Wahid dalam RDPU Komisi VI DPR dengan BUMN Farmasi, Selasa (9/11/2021).

"Atas nama akuntabilitas dan transparansi kami minta Dirut Holding menyampaikan harga pokok produksi yang sebenarnya. Apa benar yg disampaikan oleh Uda Andre (Rosiade) tadi, bahwa harga PCR bisa dibawah Rp 200 ribu? Kalau benar kenapa bisa mahal? Coba jelaskan versi BUMN Farmasi," cecar Nusron.

Hadir dalam RDPU tersebut Dirut PT Biofarma Hanesti Basyir, Dirut PT Indofarma Arif Pramuhanto, Dirut Kimia Farma Verdy Budidarmo,  dan Dirut PT Phapros Hadi Kardoko.

Menurut Nusron, mahalnya harga PCR di luar harga kewajaran dan keekonomisan, tentunya dipastikan ada praktek usaha yang tidak sehat entah berupa monopoli atau kartel.

Baca juga: Penggagas PT GSI Angkat Bicara soal Isu Bisnis PCR yang Seret Nama Menteri Luhut dan Erick Thohir

"Karena itu atas nama hak konstutusional, saya minta pimpinan Komisi VI untuk mengagendakan rapat dengan KPPU untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan. Karena diduga ada kartel, monopoli atau praktek usaha yang tidak sehat sebagaimana diatur dalam UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Usaha yang Tidak Sehat dan Monopoli," terang Nusron.

Dalam RDPU tersebut, Nusron pun mencecar BUMN Farmasi mengenai berapa persen BUMN Holding melayani PCR. 

Dari pertanyaan itu, terungkap bahwa dari 48 juta spesimen sampai hari ini, Holding BUMN Farmasi melayani 20-22 persen speciemen. Selebihnya swasta.

"Jadi yang 80 persen swasta ya?. Artinya dominasi permainan di swasta ya,"  cecar Nusron.

"Ya Pak Nusron," jawab Honesti.

Nusron lalu menyampaikan pengalamanbya pernah terkena Covid, bulan November 2020 lalu. Setiap PCR biayanya Rp 4,5 juta.

Baca juga: Kemenko Marves Beri Penjelasan Soal Kewajiban PCR Bagi Penumpang Pesawat

Kemudian setiap pekan kadang satu kali melakukan PCR untuk syaray dan kepentingan tertentu. 

Lalu pada perkembangannya, atas instruksi Presiden Joko Widodo harga PCR bisa turun, mulai dari angka satu jutaan, dan kini di bawah Rp 500 ribu. 

Terakhir, Presiden Jokowi minta harga PCR maksimal Rp 300 ribu  dan untuk Jawa-Bali Rp 275 ribu.

"Sebenarnya BPP PCR yang sebenarnya berapa, menurut versi BUMN Farmasi ini?," tanya Nusron.