PPKM Dibatalkan, Pakar Epidemiologi Sebut Sudah Tepat Tapi Harus Ikuti Beberapa Hal Ini
Pembatasan mobilitas, mengurangi interaksi, dan memperketat perbatasan antar wilayah memang menjadi satu keharusan di situasi pandemi.
Penulis: Aisyah Nursyamsi
Editor: Wahyu Aji
Laporan Wartawan Tribunnews.com Aisyah Nursyamsi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembatasan mobilitas, mengurangi interaksi, dan memperketat perbatasan antar wilayah memang menjadi satu keharusan di situasi pandemi.
Tidak hanya untuk menghadapi krisis varian Delta atau Omicorn. Tapi juga varian lain yang masih bersirkulasi. Tentunya hal ini menjadi keharusan di tengah potensi meningkatnya mobilitas pada liburan Natal dan tahun baru.
Menurut Ahli Epidemiologi Indonesia dan Peneliti Pandemi dari Griffith University, Dicky Budiman, pilihan strategi yang dapat dilakukan adalah tetap melakukan pendekatan PPKM bertingkat.
Tentunya disesuaikan dengan skala pencapaian tiap daerah. Selanjutnya pengetatan dan pemantauan disesuaikan pada indikator yang memang telah terpenuhi atau belum.
"Termasuk bukan indikator dari Epidemiologi saja. Tapi juga kesiapan baik di masyarakat serta sektor dalam melakukan pelonggaran," ungkapnya pada Tribunnews, Kamis (9/12/2021).
Dicky pun menyebutkan misalnya sebuah mall yang katanya dapat menampung 100 persen pengunjung. Tapi dilihat kembali apakah infrastruktur sudah memenuhi kriteria atau belum siap.
"Masyarakat juga dalam memakai masker cenderung abai atau tidak. Jangan dipaksakan 100 persen, bisa 80 persen misalnya. Sambil bertahap dilakukan literasi," katanya lagi.
Baca juga: Peniadaan PPKM Level Tiga Perlu Dibarengi dengan Komunikasi Risiko
Dirinya pun mengatakan dibutuhkan komitmen dan konsistensi. Serta kesabaran semua pihak untuk tidak mengumbar kelonggaran yang tidak terkendali.
"Kita harus lakukan perlahan namun pasti tapi tidak menciderai aspek di luar kesehatan. Seperti pemulihan ekonomi, sosial dan lainnya," paparnya lagi.
Pembatasan yang dilakukan pemerintah dalam menyambut Nataru sudah tepat. Namun sekali lagi Dicky menyebutkan harus disertai peningkatan literasi.
Baca juga: Wakil Ketua MPR Nilai pada Libur Natal dan Tahun Baru Cukup Terapkan PPKM Level 2
"Sehingga masyarakat bisa mengambil sikap secara mandiri. Bahwa dia akan membatasi pergerakan dan berkontribusi mencegah menyebar satu varian yang dapat merugikan kita semua," pungkasnya.
