Pemerintah Matangkan Kebijakan Vaksin Booster
Adapun saran para ahli, vaksinasi booster dilakukan bila capaian program vaksinasi dosis lengkap di atas 70 persen.
Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pemerintah sedang menyiapkan kebijakan dan pelaksanaan vaksin booster.
Adapun saran para ahli, vaksinasi booster dilakukan bila capaian program vaksinasi dosis lengkap di atas 70 persen.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru, Reisa Broto Asmoro menyampaikan, pemerintah terus berupaya untuk menyediakan suplai vaksin.
Di antaranya melalui kerja sama multilateral COVAX Facility, di mana Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menjadi salah satu ketuanya, mempimpin 92 kelompok negara berkembang yang masuk dalam COVAX Advance Market Commitment 92.
Sampai saat ini Indonesia telah menerima lebih dari sekitar 418 juta dosis vaksin baik dalam bentuk jadi dan bahan baku.
Tahun ini, lanjut Reisa, pemerintah sudah menyediakan paling tidak tujuh jenis vaksin dan Badan POM sudah mengeluarkan izin penggunaan darurat untuk 11 jenis vaksin Covid-19.
Baca juga: Ajukan Izin ke BPOM, Zifivax Siap Menjadi Vaksin Booster
“Semua upaya bersama ini bertujuan tidak bukan dan tidak lain, (untuk) memberikan vaksin sebanyak mungkin dan secepat mungkin ke semua warga Indonesia yang masuk sasaran,” tegasnya dalam keterangan pers yang ditayangkan virtual Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) KPCPEN, Jumat (17/12/2021).
Reisa kembali mengingatkan pentingnya penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi sebagai upaya perlindungan kesehatan, bahkan penyelamat nyawa.
Ia menekankan, tetap praktikkan protokol kesehatan dengan ketat, agar varian baru
apapun yang datang tetap tidak akan bisa masuk ke ranah komunitas, tidak menular cepat bahkan membuat fatal.
“Natal akan tetap khusyuk apabila semua jemaat sehat dan tahun baru akan hanya akan indah dikenang apabila tahun depan kita tetap produktif dan aman dari Covid-19,” kata Reisa.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.